Samarinda Siapkan 16 Armada Angkutan Umum, BTS Ditarget Beroperasi April 2027
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mulai mematangkan persiapan layanan angkutan umum perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS). Layanan yang mendapat dukungan Kementerian Perhubungan ini ditargetkan mulai beroperasi paling lambat 1 April 2027 dengan dua trayek awal dan kebutuhan 16 armada.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan saat ini pihaknya masih membahas nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Perhubungan dan Pemkot Samarinda. Pembahasan tersebut juga berjalan bersamaan dengan penyelesaian studi perencanaan trayek.
Dari hasil sementara studi, dua rute yang disiapkan yakni trayek 1A dan 1B. Keduanya menghubungkan Terminal Lempake dengan kawasan pusat kota, dengan titik keberangkatan dari Terminal Pasar Pagi atau Teras Samarinda 2.
“Target paling lambat 1 April sudah dijalankan di Kota Samarinda. Hasil pertama studi laporan antara kemarin ada dua trayek utama, yaitu trayek 1A dan 1B dari Terminal Pasar Pagi ke Terminal Lempake atau dari Teras Samarinda 2 ke Terminal Lempake,” kata Manalu, Senin, 2 November 2026.
Untuk melayani kedua rute tersebut, Dishub menyiapkan kebutuhan 16 armada. Masing-masing trayek akan menggunakan tujuh kendaraan untuk operasional dan satu unit sebagai cadangan.
Sementara untuk pembiayaan, anggaran layanan BTS pada tahap awal berasal dari Kementerian Perhubungan. Namun, besaran anggaran yang dibutuhkan belum diketahui karena masih menunggu perhitungan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Salah satu hal yang masih dibahas ialah penggunaan BBM bersubsidi atau nonsubsidi. Menurut Manalu, pilihan bahan bakar akan berpengaruh terhadap biaya operasional per kilometer. Penggunaan BBM nonsubsidi berpotensi membuat biaya lebih tinggi, sedangkan Biosolar dapat menekan biaya tersebut.
“Kalau menggunakan nonsubsidi, rupiah per kilometernya semakin tinggi, tetapi kalau menggunakan Biosolar atau subsidi, rupiah per kilometernya bisa ditekan,” ujarnya.
Selain kesiapan armada, fasilitas pemberhentian penumpang juga menjadi bagian yang perlu disiapkan. Dishub merencanakan pembangunan halte di sepanjang trayek. Namun, jika pembangunan fisik belum memungkinkan karena keterbatasan anggaran, titik pemberhentian dapat ditandai dengan marka bus stop dan dilengkapi rambu.
Manalu menyebut angkutan umum tersebut nantinya akan beroperasi bersama kendaraan lain di jalan atau menggunakan sistem mixed traffic, bukan jalur khusus. Untuk menarik masyarakat agar beralih menggunakan transportasi umum, Dishub juga membahas sejumlah strategi, mulai dari kemungkinan penerapan ganjil genap hingga pembatasan parkir di badan jalan pada kawasan tertentu.
ASN turut dipertimbangkan menjadi kelompok awal yang didorong menggunakan layanan tersebut. Menurut Manalu, kebiasaan aparatur pemerintah menggunakan angkutan umum diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
“Kita mulai dengan PNS. Kenapa kita dimulai dari PNS? PNS ini kan contoh ke masyarakat. Kita sebagai wakil pemerintah, sebagai bagian dari pemerintah untuk menyukseskan programnya,” tandasnya. (Retno)
Pos terkait
Pos Terbaru
