DPRD Kukar Gelar RDP Bahas Krisis Listrik dan BBM

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan Pertamina dan PLN pada Senin (2/11/2026). Rapat itu bertujuan mencari solusi atas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan seringnya pemadaman listrik di Kukar.

“Kita ingin mencari solusi, permasalahan di mana.Orang-orang antre Pertalite di SPBU, serta pemadaman listrik sering terjadi di Kukar,” kata Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani.

Yani menyebut sulitnya mendapatkan Pertalite di SPBU dan seringnya listrik padam telah didistribusikan masyarakat Kukar selama tiga bulan terakhir. Kondisi tersebut merugikan masyarakat dan pelaku usaha.

“Ada juga beberapa barang milik masyarakat yang rusak akibat listrik sering padam,” tegasnya.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kukar Zulhansyah turut menyayangkan seringnya pemadaman listrik di Kukar. Menurutnya, Kukar merupakan lumbung energi yang memberikan energi besar secara nasional, namun justru diperlakukan bagai anak tiri oleh pemerintah pusat.

“Ini terbukti sulitnya mendapatkan Pertalite dan seringnya pemadaman listrik. Ini sangat merugikan,” ungkapnya.

Kepala PLN Cabang Samarinda Adrian Sitompul menjelaskan bahwa pemadaman dengan intensitas tinggi sejak tiga bulan terakhir terjadi karena jaringan listrik kini menggunakan sistem interkoneksi antarprovinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

“Kalimantan Barat tidak masuk interkoneksi. Ada sekitar empat pembangkit listrik berukuran besar yang sedang menjalani perbaikan dan perawatan,” ujarnya.

Adrian mengisyaratkan perbaikan yang sedang berlangsung selesai pada akhir November hingga Desember 2026 sehingga pemadaman tidak terjadi lagi.

“Kami sudah mengurangi penggunaan listrik berkapasitas besar dan mengurangi pemadaman di rumah warga. Masalah ini tidak hanya terjadi di Kukar, daerah lain pun sama,” jelasnya.

Sementara itu, utusan Pertamina Patra Niaga, Eddie Mangun, memastikan bahwa kuota BBM jenis Pertalite disediakan sesuai permintaan pemerintah kabupaten (pemkab) kepada Pertamina. Menurutnya, Pertamina Patra Niaga hanya bertugas mendistribusikan BBM.

“Memang ada kenaikan penggunaan Pertalite karena selisih harga Pertamax dan Pertalite yang jauh. Pertamax masih impor, sedangkan kondisi global sedang tidak baik,” ujarnya. (Andri/Advertorial)