Rasionalisasi Anggaran Tak Terelakkan, Kukar Alami Defisit Rp2 Triliun
Anggota DPRD Kukar Sopan Sopian. (ist/humpro)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi defisit anggaran yang signifikan pada APBD 2024. Dengan demikian, langkah untuk merasionalisasi anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi tak terhindarkan.
“Kukar defisit anggaran sebesar Rp 1,3 triliun di APBD murni 2024 ini,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kukar Sopan Sopian, Sabtu 15 Juni 2024.
Menurut dia, komisi II DPRD Kukar telah mengadakan rapat dengan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas kemungkinan rasionalisasi APBD di berbagai OPD.
Politisi dari Partai Gerindra ini menambahkan bahwa langkah-langkah konkret sudah diambil, termasuk meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera mengevaluasi pendapatan dan penggunaan APBD.
“Kami sudah meminta juga kepada Bapenda dan BPKAD untuk segera lakukan evaluasi pendapatan dan penggunaan APBD,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPRD Kukar lainnya, H. Salehudin, menyatakan bahwa bulan Juni merupakan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi penggunaan anggaran mengingat defisit yang dialami Kukar. Meskipun DPRD telah meminta pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk membahas evaluasi bersama, tetapi Pemkab meminta penundaan waktu pertemuan tersebut.
“Kami sudah meminta Pemkab untuk pertemuan bahas evaluasi bersama, tapi Pemkab meminta ditunda waktunya,” ujar Salehudin, yang terpilih dari Partai Golkar Dapil VI Kukar
Rasionalisasi anggaran dipastikan tidak dapat dihindari. Salehudin menegaskan bahwa pemangkasan anggaran akan difokuskan pada OPD besar seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar.
Ia menekankan bahwa substansi rasionalisasi hanya ditunda dan bisa dianggarkan kembali pada tahun depan. “Sasaran yang akan dilakukan pemangkasan anggaran pada OPD besar yaitu Disdikbud, Dinkes, dan Distanak Kukar. Substansi rasionalisasi hanya ditunda, dan bisa dianggarkan kembali tahun depan,” tegasnya.
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin tidak membantah adanya defisit anggaran yang dialami Kukar. Bahkan, menurut informasi yang diterima Rendi, defisit yang dialami lebih besar dari yang disebutkan oleh DPRD Kukar. “Infonya, Kukar alami defisit hampir Rp 2 triliun,” pungkas Rendi Solihin. (Andri)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
Related posts
Terbaru
