src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (4/10/2026). (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu, 4 November 2026. Aksi tersebut merupakan lanjutan demonstrasi pada 21 Oktober lalu untuk menagih tindak lanjut pemerintah provinsi atas sejumlah tuntutan yang sebelumnya disampaikan.
Dalam aksi kali ini, mahasiswa kembali membawa tujuh tuntutan sebelumnya. Di antaranya mendesak penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penindakan terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran lahan maupun tidak menjalankan reklamasi pascatambang, serta penyelesaian persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik bergilir.
Selain tuntutan tersebut, massa menambahkan dua poin baru. Pertama, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla. Kedua, mendesak Gubernur Kaltim mencopot Sudarno dari jabatan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) atas dugaan penyebaran pernyataan bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Koordinator Lapangan (Jenlap) aksi GERAM, Wira Saguna Abyasa Harahap, mengatakan demonstrasi kembali digelar karena mahasiswa belum memperoleh jawaban konkret dari Pemprov Kaltim setelah aksi pada 21 Oktober lalu.
Dia bilang, mahasiswa telah berupaya menjalin komunikasi dengan pihak humas Pemprov Kaltim. Namun, komunikasi tersebut dinilai belum menghasilkan kepastian mengenai tindak lanjut tuntutan yang disampaikan.
“Yang mendasari kami turun hari ini karena Pemprov Kaltim tidak memberikan jawaban-jawaban konkret dan jawaban yang kami inginkan setelah kami melaksanakan aksi pada 21 Oktober kemarin,” ujar Wira.
Ia menyebut komunikasi dengan pihak humas pemerintah provinsi sejauh ini hanya menghasilkan janji yang belum memiliki kepastian. Hingga aksi kembali digelar, mahasiswa mengaku belum menerima jawaban yang sesuai dengan tuntutan mereka.
Wira juga mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Kaltim maupun Wakil Gubernur Kaltim saat massa menggelar aksi di Kantor Gubernur. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti keberadaan kedua pejabat tersebut. Sementara itu, beredar informasi di media sosial Instagram yang memperlihatkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud berada di dalam pesawat dan disebut tengah menuju Jakarta.
Menurut Wira, setidaknya salah satu dari gubernur atau wakil gubernur seharusnya dapat menemui massa untuk memberikan tanggapan secara langsung atas tuntutan yang disampaikan.
“Setidaknya Gubernur atau Wakil Gubernur menemui kami. Kalau mereka tidak ada sama sekali, artinya mereka takut sama kami,” tandas Wira. (Retno)