Sekda Berau Minta BPK Maksimalkan Kinerja BUMK
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said. (Foto: Riska/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau Muhammad Said mengatakan Badan Pemusyawaratan Kampung (BPK) memiliki peran yang sangat sentral dalam memajukan kampung.
Hal ini disampaikannya saat membuka bimbingan teknis dan orientasi lapangan penyusun laporan kinerja BPK, program kerja dan peran BUMK dalam mengelola kampung wisata berbasis masyarakat pada 18 Oktober 2024 di Ruang Sangalaki Kantor Bupati Berau.
“Pemerintah kampung bukan hanya kepala kampung saja. Tentu ketika peran dari BPK maksimal maka akan banyak hal-hal yang dapat diselesaikan di kampung masing-masing. Seperti memberikan rambu kepada aparatur kampung, menyerap aspirasi warga, dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Kabupaten Berau memiliki banyak destinasi wisata. Oleh karena itu, diharapkan BUMK sebagai ujung tombak dalam memaksimalkan pendapatan kampung dari sisi pariwisata.Tentu, 100 kampung di Kabupaten Berau punya potensi masing-masing.
“Kita bersyukur sekali seperti di wilayah pedalaman di Kecamatan Kelay dan Segah, wilayah perkotaan di Kecamatan Gunung Tabur, Sambaliung, Tanjung Redeb, dan Teluk Bayur, wilayah pesisir mulai dari Kecamatan Tabalar hingga Biduk-Biduk dan wilayah kepulauan seperti Maratua dan Derawan, itu memiliki potensi masing-masing,” jelasnya.
Said mengatakan, wujud komitmen Pemkab Berau adalah membuat berbagai program maupun kegiatan yang konkret dan bisa mendatangkan penghasilan serta kesejahteraan masyarakat Bumi Batiwakkal.
“Peran BUMK inilah yang kita harapkan lebih maksimal lagi melalui potensi yang dimiliki tersebut,” ucapnya.
Menurutnya, selain menjual pariwisata, setiap daerah mempunyai karakteristik dan potensi komoditas unggulan yang bisa digarap BUMK.
“Saat ini masih ada BUMK yang masih berproses dan ada juga yang berhasil. Pemkab Berau akan terus mendukung sepenuhnya, kita mendorong BUMK untuk mandiri,” jelasnya.
Selain itu, kampung di Kabupaten Berau ini sangat luar biasa dalam mendapatkan support anggaran baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
Namun, dana desa rawan tindak pidana korupsi.“Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau terus memberikan bimbingan teknis, mengingatkan, dan sebagainya bahkan ada program yang bekerjasama dengan Kejaksaan. Ini dalam upaya kita untuk mencegah terjadinya tindak pidana di kampung,” bebernya.
Said berharap agar peran BPK dapat berperan maksimal dengan membuat perencanaan yang matang dan juga menjaga kondusivitas.
“Kita bersama-sama punya tanggung jawab dalam membangun kampung serta Kabupaten Berau agar menjadi lebih baik,” pungkasnya. (Riska)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
Related posts
Terbaru
![[HOAKS] Guru Honorer Dilarang Mengajar di Sekolah Negeri Mulai 2027](https://headlinekaltim.co/wp-content/uploads/2026/05/Capture-17-150x150.jpg "[HOAKS] Guru Honorer Dilarang Mengajar di Sekolah Negeri Mulai 2027")
