HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Berau untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan capaian serapan anggaran tahun 2024.

“Kita mengingatkan masing-masing OPD untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, terutama pekerjaan fisik yang anggarannya besar dan membutuhkan waktu yang lama,” jelasnya.

Namun, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) masih mengalami kendala teknis, sehingga sulit diakses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya di lingkup Pemkab Berau.

“Kendala teknis SIPD ini tidak hanya dirasakan di Berau saja, tetapi juga di daerah lain,” ungkapnya.

Menurutnya, ini akan berdampak sekali karena dianggap serapan anggarannya rendah karena laporan yang ada bisa jadi belum ter-input semua.

Said belum bisa memastikan sejauh mana capaian serapan anggaran APBD di penghujung Tahun 2024 ini. “Belum bisa dipastikan berapa capaian serapan kita sebagai bahan evaluasi OPD karena kendala di SIPD,” ujarnya.

Walaupun sistem laporan yang digunakan sedang bermasalah, dirinya optimis pekerjaan fisik dan non fisik yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik. “Laporan belum bisa ter-input dengan baik. Bisa diakses, tapi agak lambat. Sehingga menghambat proses laporan,” ucapnya.

Untuk itu, Said meminta agar setiap OPD dapat fokus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaannya masing-masing. “Harapannya kendala SIPD ini secepatnya diperbaiki sehingga bisa digunakan dengan normal kembali,” pintanya.

Anggota Komisi III DPRD Berau, H. Saga berharap serapan anggaran di Kabupaten Berau lebih cepat. “Pengesahan anggaran itu di bulan November akhir tahun 2023 sudah disahkan, seharusnya realisasi anggaran itu di bulan Maret atau April tahun 2024 sudah berjalan maksimal,” ucapnya.

Pihaknya melihat realisasi anggaran itu maksimal berjalan selalu di bulan November, malah ada yang sampai bulan Desember. Saga mengatakan, salah satu alasan mereka adalah kendala SIPD. “Tapi SIPD ini pada waktu pengesahan itu sudah harus di-input oleh masing masing OPD, yang kami tahu seperti itu,” tuturnya.

“Anggaran yang sudah kami sahkan sekitar Rp6 triliun lebih pada saat paripurna, itu harusnya sudah di-input. Kita berharap hal semacam ini tidak terjadi lagi ke depannya,” demikian Saga. (Riska)

Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim