Beranda DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry Sambut Baik Program Penanganan Banjir di Kukar

Sarkowi V Zahry Sambut Baik Program Penanganan Banjir di Kukar

Sarkowi V Zahry Sambut Baik Program Penanganan Banjir di Kukar
Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry sebelah kanan (foto: Istimewa/headlinekaltim.co)

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim dari Komisi III Sarkowi V Zahry mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas PUPR yang memasukkan program penanganan banjir di wilayah Kutai Kartanegara, yang menurutnya jarang dilakukan.

“Dari RDP bersama Dinas PUPR Kaltim, justru kita senang. Dari apa yang disampaikan oleh PUPR bahwa di program 2021 ini menarik, program penanganan banjir. Jadi program penanganan banjir hampir merata di beberapa wilayah Kukar. Selama ini jarang APBD Provinsi menangani banjir di kabupaten seperti di Kukar. Tapi untuk di Samarinda juga ada. Program penanganan banjir di APBD 2021 lebih banyak,” ungkapnya pada media ini.

Menurut Legislatif dari Fraksi Golkar ini, banjir sudah menjadi trend hampir di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Bahkan di Samarinda sendiri, termasuk daerah dengan peringkat pertama banjir. Untuk itu ia memperingatkan masyarakat di daerah lain untuk mengambil pelajaran dan dapat melakukan antisipasi sejak dini terhadap bahaya banjir.

“Samarinda cenderung paling tinggi peringkat banjirnya. Tapi di daerah lain sekarang sudah mulai arahnya terkena musibah banjir, kalau kabupaten/kota lain di Kaltim tidak sadar, itu bisa jadi mirip di Samarinda,” katanya.

Advertisement

“Seperti Balikpapan dan Kukar, beberapa ruas sudah banjir, begitu juga daerah lain. Persoalan banjir akan lebih bagus diantisipasi dibandingkan melakukan penanganan,” lanjutnya.

Kepada seluruh pihak, Sarkowi mengingatkan untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap pembangunan. Termasuk dari sisi eksploitasi sumber daya alam (SDA) harus berdimensi lingkungan.

Baca Juga  Usai Salat, Lemparan Botol hingga Molotov Berbalas Gas Air Mata

“Kalau hutannya habis, terus batu bara dikeruk seenaknya tanpa memperhatikan lingkungan, dampaknya besar. Resapan air berkurang, penghijauan tidak dilakukan seimbang,” terangnya.

Angota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar ini menilai, anggaran yang diberikan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) jauh lebih kecil. Padahal menurutnya, anggaran untuk lingkungan harus mencukupi karena terkait dengan program penanganan lingkungan.

“Kalau bicara anggaran, rata-rata paling kecil anggaran BLH, anggaran lingkungan yang paling kecil. Harusnya ini juga jadi bahan evaluasi dan introspeksi kita bahwa, kalau kondisi lingkungan kita itu mengalami degradasi atau penurunan, artinya kita harus punya program untuk penanganan lingkungan. Supaya masyarakat tidak merasakan dampak lingkungan yang berkepanjangan,” pungkasnya. (Advetorial)

Penulis : Ningsih

Editor: Amin

Komentar