Rumah Sakit “Krismon”, Nihil Pemasukan, Klaim Pembayaran Penanganan COVID-19 Menunggak
Wali Kota Andi Harun bertemu Gubernur Isran Noor. (ist) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Rumah sakit milik pemerintah maupun swasta yang menjadi rujukan pasien COVID-19 di Samarinda mengalami situasi dilematis.
Pasalnya, cash flow rumah sakit kian menipis karena mengurangi layanan pasien non-COVID. Sementara klaim penanganan pasien COVID-19 posisi menunggak dari Kementerian Kesehatan RI.
Hal ini terungkap setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun yang didampingi Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso, Kepala Dinas Kesehatan Samarinda Ismed Kusasih dan Asisten 3 Pemkot Samarinda melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltim untuk melaporkan penanganan COVID-19 di Samarinda, Jumat 23 Juli 2021.
Melalui akun pribadinya, Andi Harun mengungkapkan, salah satu poin penting yang menjadi topik diskusi bersama dengan Gubernur Isran Noor adalah terkait soal situasi dilematis rumah sakit saat ini.
“Cash flow rumah sakit sedang bermasalah, disebabkan pemasukan rumah sakit menurun drastis akibat pengurangan pasien non COVID. Sedangkan klaim tak kunjung dibayar dari Kementerian Kesehatan RI,” tulisnya.
Mantan Legislator Karang Paci ini merincikan lebih detil klaim tunggakan rumah sakit yang belum juga dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
“Klaim RS AW Syahrani menunggak hingga Rp 90 miliar, RS IA Moeis menunggak hingga Rp 30 miliar, termasuk tunggakan puluhan miliar yang dialami rumah sakit swasta di Samarinda,” sebutnya.
Dikatakannya, rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19 di Samarinda berada pada situasi pelik. Di mana, kata dia, rumah sakit wajib menangani pasien COVID-19. Sedangkan keuangan rumah sakit “sesak nafas”.
“Keadaan APBD kabupaten/kota yang ‘sakit’, karena dampak COVID-19 menjadi beban tambahan bagi kabupaten/kota,” katanya lagi.
Pada pertemuan tersebut, Walikota Andi Harun juga menyampaikan usulan untuk memberikan dana talangan kepada rumah sakit agar dapat “bernafas” kembali. Termasuk memberi semangat untuk tenaga medis dalam penanganan pasien COVID-19.
“Kelak jika klaim rumah sakit telah terbayarkan, maka dana talangan tersebut dikembalikan ke Pemprov Kaltim,” ujarnya.
“Kota Samarinda sedang menyiapkan skema talangan kepada RS IA Moeis. Namun Samarinda tidak bisa bekerja sendiri, butuh bantuan Bapak Gubernur. Mudah-mudahan Bapak Gubernur Kaltim berkenan mempertimbangkan saran dan permohonan dimaksud,” tutupnya.
Penulis : Ningsih
Editor: MH Amal
Related posts
Terbaru
