Rencana “Serbu” Pusat untuk Tambahan Anggaran, Andi Harun: Harus Bermodal Data, bukan Retorika!
Wali Kota Samarinda, Andi Harun ditemui usai rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama seluruh kepala daerah se-Kaltim di Kantor Gubernur, Senin (3/8/2026). (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan tambahan dana dari pemerintah pusat tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan retoris. Ia menilai, dalam situasi fiskal yang semakin ketat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, daerah dituntut menyampaikan kondisi keuangannya secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama seluruh kepala daerah se-Kaltim di Kantor Gubernur, Senin, 3 Agustus 2026. Meski forum tersebut menjadi ruang awal konsolidasi, Andi Harun justru menyoroti cara daerah “berbicara” ke pemerintah pusat yang menurutnya perlu diubah secara mendasar.
Ia menilai, selama ini masih ada kecenderungan daerah menyampaikan kebutuhan anggaran dengan pendekatan narasi politik, yang justru tidak efektif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Padahal, pemerintah pusat memiliki mekanisme evaluasi yang ketat terhadap kondisi keuangan daerah, termasuk menilai apakah keterbatasan anggaran benar-benar terjadi atau justru dipengaruhi oleh kualitas belanja yang kurang tepat.
“Karena narasi politik biasanya kurang mendapat respon dari pusat, kecuali kita mampu menghadirkan potret bahwa memang mengapa kita minta karena bukan semata-mata karena kita ingin APBD-nya besar, tapi ada dampak besar bagi manfaatnya kepada rakyat yang kita ingin capai,” tuturnya.
Menurut Andi Harun, pendekatan yang lebih relevan adalah menghadirkan potret fiskal daerah secara utuh melalui data dan dokumen teknokratik. Dengan cara itu, pemerintah pusat dapat melihat secara objektif kebutuhan riil daerah, termasuk dampaknya terhadap pelayanan publik dan pembangunan.
Klaim keterbatasan anggaran, kata dia, tidak serta-merta diterima begitu saja. Kementerian Dalam Negeri bahkan telah menyampaikan akan menurunkan tim untuk mengevaluasi daerah yang mengaku tidak mampu membiayai kebutuhan dasar seperti gaji pegawai atau layanan publik. “Bisa jadi tidak cukup APBD-nya, tapi sesungguhnya karena kualitas belanjanya yang tidak didesain untuk membiayai,” tambahnya.
Selain menyoroti pendekatan komunikasi ke pusat, Andi Harun juga mengangkat persoalan teknis yang dihadapi daerah, seperti realisasi bantuan keuangan dari provinsi dan distribusi bagi hasil pajak. Ia menyebut, untuk Kota Samarinda, realisasi bagi hasil pajak saat ini masih berada di kisaran 35 persen, sehingga perlu percepatan agar tidak mengganggu pelaksanaan program di lapangan.
Percepatan dan pemerataan realisasi anggaran akan berdampak langsung pada serapan belanja daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah juga bisa lebih cepat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang sedang berjalan.
“Kalau kita lakukan secara cepat dan merata, maka realisasi serapan dari sumber pendapatan kita terhadap belanja juga akan makin cepat dan kita lebih cepat mengukur, melakukan evaluasi terhadap kemungkinan plus minus dari pelaksanaan APBD yang sedang berjalan di kabupaten/kota,” kata Andi Harun.
Di tengah kondisi tersebut, ia menyatakan tetap mendukung langkah bersama kepala daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk rencana pertemuan dengan Kementerian Keuangan. Namun, ia memberi catatan bahwa upaya tersebut harus disertai dokumen yang kuat agar memiliki daya tawar.
Ia menilai, perjuangan fiskal adalah bagian dari kerja bersama dalam satu sistem pemerintahan, sehingga harus dilakukan secara profesional, bukan emosional. Andi Harun pun memastikan tidak akan menolak ajakan untuk memperjuangkan kepentingan daerah, selama dilakukan dengan pendekatan yang tepat. “Kalau berjuang dengan data dan dokumen teknokratik, saya ikut bersama,” tegas Andi Harun.
“Saya akan ikut bersama-sama jika didukung oleh naskah akademik secara teknokratik, tapi kalau menggunakan narasi perlawanan, satu diksi, itu tidak bijaksana,” tandas Andi Harun. (Retno)
Pos terkait
Pos Terbaru
