TPI dan Cold Storage Harapan Baru Rampung, Sumber Baru PAD Samarinda dari Sektor Perikanan
Wali Kota Samarinda, Andi Harun bersama jajaran OPD saat meninjau TPI dan Cold Storage di Harapan Baru, Kamis (30/7/2026) sore. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan fasilitas Cold Storage di kawasan Harapan Baru telah rampung dibangun dan bersiap dioperasikan dalam waktu dekat. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meninjau langsung kompleks tersebut pada Kamis, 30 Juli 2026 sore. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan akhir sebelum fasilitas digunakan, sekaligus mengecek kebutuhan penunjang yang masih perlu dilengkapi.
“Seperti biasanya, sebelum peresmian kami turun langsung untuk memastikan apakah pekerjaan sudah benar-benar selesai 100 persen, sekaligus melihat kebutuhan pendukung yang perlu segera dilengkapi sebelum fasilitas ini dioperasikan,” ujar Andi Harun.
Dari hasil peninjauan, pembangunan fisik TPI dan cold storage dipastikan telah rampung sepenuhnya dan saat ini memasuki masa pemeliharaan. Secara umum, kualitas pekerjaan dinilai sesuai harapan.
Pembangunan fasilitas ini menghabiskan anggaran sekitar Rp8 miliar, mencakup bangunan TPI, cold storage, hingga sarana pendukung seperti akses jalan dan area parkir. Khusus pembangunan TPI, nilainya diperkirakan sekitar Rp5 miliar.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, proyek ini tetap dijalankan karena dinilai sebagai belanja prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap ekonomi daerah. “Efisiensi itu bukan berarti kita berhenti membelanjakan anggaran. Justru kita harus lebih selektif dan berani memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan untuk program-program yang benar-benar prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, sektor perikanan memiliki potensi besar karena tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan. Selama ini, nelayan sering berada dalam posisi sulit saat harga ikan turun ketika mereka tiba di pelabuhan.
Kondisi itu terjadi karena ikan tangkap memiliki daya tahan terbatas, hanya sekitar enam jam tanpa pendinginan. Akibatnya, nelayan kerap tidak memiliki pilihan selain menjual dengan harga rendah. “Selama ini nelayan sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ketika harga ikan turun saat mereka tiba di pelabuhan, mereka tidak punya banyak pilihan karena ikan tidak bisa disimpan lama tanpa fasilitas yang memadai,” jelas Andi Harun.
Kehadiran cold storage dengan kapasitas hingga 120 ton menjadi solusi atas persoalan tersebut. Nelayan kini memiliki opsi untuk menyimpan hasil tangkapan saat harga tidak menguntungkan sehingga dapat menjaga stabilitas harga sekaligus ketersediaan stok.
“Dengan adanya cold storage ini, nelayan punya alternatif. Mereka tidak harus langsung menjual hasil tangkapan saat harga sedang turun, tapi bisa menyimpannya terlebih dahulu sambil menunggu harga kembali stabil,” lanjutnya.
Fasilitas ini juga dirancang memiliki tiga fungsi utama, yakni pelayanan publik di sektor pangan, pengendalian inflasi, serta sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Selain cold storage, TPI yang dibangun saat ini memiliki 22 lapak. Jumlah itu masih terbatas, namun disesuaikan dengan strategi pengembangan bertahap berdasarkan aktivitas yang terbentuk ke depan.
“Ke depan, kalau aktivitas di sini berkembang dengan baik dan kemampuan fiskal daerah memungkinkan, tentu kita akan mempertimbangkan untuk menambah kapasitas, baik dari sisi lapak maupun fasilitas pendukung lainnya,” tuturnya.
Pemkot Samarinda, kata dia, juga membuka peluang pengembangan lanjutan, termasuk hilirisasi produk perikanan seperti pengemasan hingga penyediaan kuliner berbasis ikan segar. Namun untuk tahap awal, fokus diarahkan pada operasional dan evaluasi sistem.
Rencananya, fasilitas ini mulai dioperasikan pada pekan kedua Agustus 2026. Saat ini, Pemkot masih mematangkan model pengelolaan, apakah dilakukan secara swakelola atau melalui kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga.
Perhitungan sementara menunjukkan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional mencapai sekitar 20 hingga 22 orang. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan skema pengelolaan yang paling efektif.
“Kalau dari sisi SDM kita belum sepenuhnya siap, maka opsi kerja sama dengan pihak ketiga bisa menjadi solusi. Pemerintah tetap akan berperan sebagai pengawas dan regulator, sehingga fungsi pelayanan publik tetap terjaga,” imbuhnya.
Ia menambahkan, dalam skema kerja sama, pemerintah akan berperan sebagai regulator dan pengawas, sementara operasional dijalankan oleh mitra. Namun, keputusan akhir masih dalam tahap kajian agar tetap seimbang antara fungsi ekonomi dan pelayanan publik.
Di sisi lain, sejumlah fasilitas penunjang masih akan dilengkapi, seperti penerangan kawasan dan pengaturan parkir kendaraan distribusi. Letak kawasan yang berada di jalur strategis dinilai menjadi nilai tambah bagi aktivitas perdagangan ikan ke depan.
Selain itu, pemerintah juga mulai mengkaji penanganan drainase di kawasan tersebut. Jika diperlukan, sistem pembuangan air akan diarahkan langsung ke Sungai Mahakam, sebagaimana telah dilakukan di beberapa titik lain di kota ini untuk mengatasi genangan.
Andi Harun menegaskan, pembangunan TPI dan cold storage ini tidak hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga harus diikuti perubahan sistem tata kelola agar lebih bersih dan transparan. “Yang paling penting, kita tidak ingin hanya membangun fisik semata. Tata kelola juga harus berubah menjadi lebih baik, lebih transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan maupun masyarakat luas,” demikian Andi Harun. (Retno)
Pos terkait
Pos Terbaru
