src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Anggota Komite II DPD RI Alfiansyah Komeng (tengah) ditemui usai Rapat Kerja Mitra Strategis Komite II DPD RI di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/9/2026). (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Rapat Kerja Mitra Strategis Komite II DPD RI yang membahas koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, pada Senin, 14 September 2026 turut dihadiri sejumlah tokoh nasional.
Selain Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, dan Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu, rapat itu juga menghadirkan anggota Komite II DPD RI yang gaya bicaranya cukup mencuri perhatian, Alfiansyah Komeng.
Alfiansyah Komeng, yang sebelum menjadi anggota DPD RI dikenal luas sebagai pelawak legendaris lewat grup Diamor dan berbagai acara komedi di televisi, tak lepas dari gaya khasnya meski tengah membahas isu serius seperti karhutla.
Kepada awak media, ia menjelaskan posisi Komite II DPD RI dalam persoalan ini sesungguhnya sebatas mengawasi jalannya kebijakan yang sudah disusun Presiden beserta jajaran menteri dan panglima terkait, mulai dari pembuatan kanal air hingga sumur bor. “Sebenarnya ini cuma Presiden dan para menterinya, sudah bagaimana, dan para panglima dan yang lainnya sudah mengadakan rapat. Bahwa untuk menghentikan karhutla ini sudah ada ketentuan-ketentuannya, ada bagian-bagiannya, ada Polri, bagian kanal, terus ada yang bikin sumur bor,” ujar mantan pelawak yang kini menjabat anggota Komite II DPD RI tersebut.
Ditegaskannya, kedatangannya bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup ke Kaltim adalah untuk memastikan ketentuan-ketentuan itu benar-benar dijalankan di lapangan, bukan sekadar rencana di atas kertas. “Kita kan cuma ngawasin. Awas ya, awas ya, awas,” selorohnya, sontak mengundang tawa.
Di sela obrolan yang santai itu, Komeng juga sempat berbagi satu kalimat yang menurutnya patut menjadi pegangan bagi tim di lapangan dalam memadamkan api, hasil dari perbincangannya dengan salah satu perwira di lokasi. “Tadi Pak Karo sudah bilang, pantang pulang sebelum padam,” katanya.
Beda dengan anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Dr. Yulianus Henock Sumual, yang dikenal sebagai tokoh masyarakat adat Dayak dan salah satu pendiri organisasi masyarakat adat di Kaltim . Sebagai perwakilan tuan rumah, ia menyampaikan harapan agar penanganan karhutla di Pulau Kalimantan, khususnya Kaltim, dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak setengah-setengah.
“Sebagai tuan rumah, saya dari DPD RI berharap penanganan kebakaran yang ada di Pulau Kalimantan, umumnya khususnya Kalimantan Timur, itu ditangani secara serius. Koordinasi yang baik antara kepala daerah dan kementerian sudah membantu,” ujar Henock.
Kehadiran Komite II DPD RI dalam rapat tersebut dimaksudkan untuk mendorong penanganan karhutla yang lebih berorientasi pada pencegahan, bukan sekadar respons setelah kebakaran terjadi. Kata dia, bencana yang terus berulang setiap tahun menunjukkan ada yang perlu dibenahi dalam pendekatan penanganan selama ini.
“Kami juga Komite II DPD RI hari ini melaksanakan acara ini supaya penanganan kebakaran ini benar-benar, jangan setengah-setengah. Lebih baik dicegah sebelum terjadi. Jangan terjadi bertahun-tahun, selalu berulang-ulang,” tegas dia.
Henock bahkan menyoroti pola penanganan karhutla yang menurutnya kerap terkesan seperti proyek tahunan yang terus berulang tanpa penyelesaian tuntas, sementara anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat. “Ini harapan kami bahwa kebakaran-kebakaran yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia harus dicegah. Jangan menjadi proyek. Ini mirip proyek, setiap tahun ada terus. Ini menghabiskan uang rakyat, bukan milik proyek,” tandas Henock (Retno)