Data Karhutla Kaltim Beda Antarinstansi, DPD RI Dorong Satu Posko Terpadu

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah ternyata belum memiliki angka yang seragam soal luas lahan yang terbakar. Persoalan ini mengemuka dalam Rapat Kerja Mitra Strategis Komite II DPD RI yang membahas koordinasi penanganan karhutla, digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Lantai 1, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 14 September 2026.

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu, serta dua anggota Komite II DPD RI, Alfiansyah Komeng dan Yulianus Henock Sumual yang juga merupakan wakil daerah pemilihan (dapil) Kaltim.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Karhutla di Samarinda Utara hingga 20,5 Hektare, Dua Hari Petugas ‘Mengepung’ Api

152 huldi amal

Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu memaparkan hasil rapat menyimpulkan perlunya segera dibentuk posko terpadu penanganan karhutla, lengkap dengan sistem pendataan yang akurat. Dikatakannya, data yang perlu dihimpun bukan hanya luas lahan yang terbakar, melainkan juga kondisi kawasan hutan dan gambut, lokasi yang sudah ditangani, kebutuhan di lapangan, hingga kementerian dan lembaga yang perlu dilibatkan dalam penanganannya.

“Baik hasil rapat hari ini, Komite 2 dengan menghadirkan Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup, kita membuat kesimpulan dan rekomendasi agar segera membentuk POSKO terpadu dengan pendataan POSKO yang benar,” ujar Badikenita kepada awak media.

Karhutla bukan persoalan baru yang sekali terjadi di Kaltim, melainkan bencana berulang yang semestinya sudah diikuti sistem koordinasi yang lebih terintegrasi antarlembaga. “Ini bukan bencana yang baru kali ini, ini sudah berulang. Jadi sudah harus segera terintegrasi penanganannya,” tegas dia.

Baca Juga

5 hari  lalu

Bara Api Masih Ada di Bawah Permukaan, Water Bombing Dipadukan Pemadaman di Darat

111 huldi amal

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan penanganan karhutla ke depan juga perlu melibatkan kolaborasi dengan pihak swasta, khususnya terkait pembangunan sumur bor di titik-titik yang kesulitan mendapatkan pasokan air untuk pemadaman.

Ia menyebut Komando Resor Militer (Korem) telah memetakan sejumlah lokasi yang membutuhkan fasilitas tersebut. “Tadi ada permintaan untuk membangun sumur bor di beberapa tempat. Tadi kami lihat dari Korem sudah memetakan di mana letak-letak sumur bor itu harus dibangun, dan jumlahnya cukup banyak. Saya rasa itu di tempat-tempat yang memang diperlukan, yang ada kesulitan dalam mendapatkan suplai air,” jelas Diaz.

Sejumlah perusahaan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut telah menyatakan kesediaannya membantu pembangunan sumur bor. Besaran biaya pembangunan akan bervariasi tergantung kedalaman sumber air di masing-masing lokasi, dengan perkiraan berkisar puluhan hingga ratusan juta rupiah. “Dan saya rasa ketersediaan air menjadi hal yang sangat penting untuk pemadaman ini,” sebut dia.

Selain soal ketersediaan air, Diaz turut menyoroti persoalan ketidaksinkronan data yang sebelumnya juga disampaikan Ketua Komite II DPD RI dalam rapat. Ia menyebut data luas lahan yang terbakar dari sistem SiPongi milik Kementerian Kehutanan berbeda dengan data Pusdalops BPBD, serta berbeda pula dengan data yang dimiliki Korem dan Polda.

Persoalan ketersediaan air dan validitas data ini muncul di tengah kondisi karhutla yang masih menjadi perhatian serius di Kaltim. Berdasarkan data yang sebelumnya dihimpun, Posko Siaga Darurat Karhutla Kaltim mencatat ratusan titik hotspot dengan kualitas udara di sejumlah wilayah yang sempat berada pada kategori tidak sehat, seiring musim kemarau panjang yang melanda provinsi ini sejak pertengahan tahun.

Rapat Komite II DPD RI ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja dan koordinasi mitra strategis yang juga digelar di sejumlah provinsi lain di Kalimantan pada waktu bersamaan, mengingat persoalan karhutla dan kabut asap turut dirasakan di berbagai wilayah pulau tersebut akibat kemarau panjang tahun ini.

“Karena itu perlu ada penggabungan data sehingga benar-benar sinkron, apa yang terjadi di meja adalah sama dengan yang terjadi di lapangan,” demikian Diaz Hendropriyono. (Retno)