src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Fenomena laki-laki yang berperilaku menyukai sesama jenis atau kerap disebut “boti” menjadi sorotan serius DPRD Samarinda dalam pembahasan kasus HIV yang terus meningkat di kota ini.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan kunjungan di sejumlah daerah, kelompok laki-laki yang memiliki hubungan sesama jenis menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penularan HIV saat ini.
“Dari hasil screening di beberapa daerah, termasuk di Kalimantan Timur, tingkat penularan tertinggi justru ada pada laki-laki suka laki-laki, termasuk di Samarinda,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat langkah pencegahan.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi kesehatan, tetapi juga harus disentuh melalui pendekatan sosial dan edukasi.
“Ini jadi warning. Jangan sampai kemudian ada normalisasi perilaku yang berpotensi meningkatkan penularan,” tegasnya.
Data dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda mencatat jumlah kasus HIV telah mencapai sekitar 4.000 kasus. Dari angka tersebut, hanya sekitar setengahnya yang rutin menjalani terapi antiretroviral (ARV), sementara sisanya berpotensi menularkan virus jika tidak tertangani dengan baik.
Ismail juga menyoroti besarnya beban yang harus ditanggung pemerintah daerah. Berbeda dengan tuberkulosis (TB) yang memiliki masa pengobatan terbatas, pasien HIV membutuhkan pengobatan seumur hidup.
“Bayangkan biaya yang harus dikeluarkan. ARV itu dikonsumsi seumur hidup, dan kita masih bergantung pada bantuan Global Fund,” katanya.
Ia menambahkan, jika tidak ada langkah pencegahan yang efektif, maka lonjakan kasus baru akan semakin membebani anggaran daerah di masa mendatang.
Untuk itu, DPRD mendorong adanya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan ini. Tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama diharapkan ikut berperan aktif dalam memberikan edukasi.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah memasukkan edukasi terkait HIV dan perilaku berisiko ke dalam kurikulum sekolah, terutama untuk menyasar kelompok usia muda.
Selain itu, muncul pula gagasan pembentukan fasilitas rehabilitasi sebagai upaya pembinaan bagi kelompok berisiko, agar dapat menekan potensi penularan lebih luas.
Meski demikian, Ismail mengingatkan, penanganan HIV tetap harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Ia meminta masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap pengidap HIV.
“Jangan sampai ada diskriminasi. Mereka tetap harus dirangkul agar mau berobat dan tidak menularkan ke orang lain,” pungkas Ismail. (ns)