22.8 C
Samarinda
Monday, July 15, 2024

Kubu Edi-Rendi Siapkan Langkah Hukum Hadapi Rekomendasi Bawaslu RI

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah-Rendi Solihin menganggap rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang meminta KPU membatalkan pencalonannya adalah dinamika politik.

“Ini adalah bagian dari dinamika politik yang lumrah,” kata Sekretaris Tim Relawan Paslon Edi-Rendi, Efri Novianto kepada media ini, Jumat 13 November 2020.

Tim hukum, kata dia, sedang melakukan kajian dalam menyikapi rekomendasi Bawaslu RI tersebut.

“Insyaallah kami akan ada upaya hukum yang dimungkinkan oleh undang-undang menyikapi rekomendasi tersebut,” ujarnya.

Dia mengakui Paslon Edi-Rendi sudah menjalani klarifikasi kepada Bawaslu RI di Kota Samarinda pada beberapa hari lalu.”Lebih jelasnya, mungkin konfirmasi ke Bawaslu saja,” tukasnya.

Belum Final

Di Samarinda, Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim Muhammad Husni Fachruddin angkat bicara terkait surat Bawaslu RI yang ditujukan ke KPU RI tentang pembatalan pasangan calon Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin.

Surat tersebut menurutnya mengisyaratkan keputusan masih bersifat rekomendasi dan belum final. KPU RI dalam hal ini KPU Kabupaten Kukar perlu melakukan kajian terhadap rekomendasi ini.

“Apakah kemudian menindaklanjuti dengan membatalkan pencalonan atau ada pertimbangan lain yang akhirnya menganulir rekomendasi atau tidak mengeksekusi rekomendasi Bawaslu RI proses ini (kajian) pastinya sedang berjalan,” ujar Ayub sapaan akrab Muhammad Husni Fachruddin, Jumat 13 November 2020.

Ayub juga menyoroti terkait adanya isu yang mempertanyakan netralitas Bawaslu Kabupaten Kukar dan Bawaslu Provinsi Kaltim sehingga harus diambil alih oleh Bawaslu RI dalam perkara dugaan pelanggaran pasangan calon Edi-Rendi.

Isu ini, kata dia, sepenuhnya tidak benar. “Karena berbeda objek hukum atau bahasa awamnya laporan kasusnya berbeda sehingga bukti dan konstruksi hukumnya juga berbeda. Sehingga menyebabkan keputusannya atau rekomendasinya juga berbeda,” bebernya.

Disebutkannya, khusus laporan kepada Bawaslu RI terkait program pemerintah yang diindikasikan berhubungan dengan kegiatan pemilihan. “Hal ini yang menyebabkan Bawaslu RI memutuskan adanya pelanggaran administrasi,” kata Ayub.

Soal ini, Ayub menegaskan dirinya tidak bertindak selaku juru bucara Bawaslu kabupaten dan provinsi. Dia hanya memberikan penjelasan soal penilaian netralitas terhadap Bawaslu.

“Dan saya kembalikan ke masyarakat, ini hanya menjelaskan bahwa ada perbedaan kasus yang ditangani,” katanya.

Paslon Edi-Rendi, dikatakan Ayub, masih memiliki upaya hukum yang dapat dilakukan. Upaya itu dengan mempersiapkan dan mengajukan bukti-bukti kepada KPU agar KPU memiliki alasan hukum yang berdasar untuk tidak melakukan eksekusi terhadap rekomendasi Bawaslu RI serta memberikan keputusan yang jelas terhadap perkara ini.

“Kita harus tetap ingat bahwa keputusan KPU selalu melalui rapat pleno seluruh anggota KPU,” kata Ayub.

Upaya lainnya, Paslon Edi-Rendi dapat melaporkan ke DKPP terkait Bawaslu RI, baik dari sisi rekomendasi maupun etik bila dirasa tidak memenuhi rasa keadilan.

Surat rekomendasi Bawaslu RI ke KPU masih belum bisa digugat ke PTUN. “Surat Bawaslu RI yang hanya rekomendasi bukan merupakan sebuah produk hukum dan atau keputusan hukum sebuah institusi yang bernama Bawaslu maka belum bisa digugat ke MA atau di PTUN-kan, terkecuali ada keputusan dari KPU untuk membatalkan pencalonan, maka putusan KPU tersebut baru dapat digugat,” kata Ayub.

Diketahui, Partai Golkar adalah salah satu pilar Koalisi Kebersamaan yang mengusung Edi-Rendi di Pilkada Kukar 2020.

Edi Damansyah-Rendi Solihin diusung delapan partai politik, dengan jumlah 40 kursi di parlemen Kukar. Partai pengusung tersebut ialah, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, Hanura, Perindo, dan PPP.

Penulis: tim redaksi

 

Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim

- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU

POPULER