32.1 C
Samarinda
Wednesday, February 28, 2024

Kritisi AKtivitas STS di Muara Berau, Ini Kata Baharuddin Demmu

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengkritisi persoalan aktivitas Ship to Ship (STS) transfer di Muara Berau dan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasalnya, aktivitas tersebut dikeluhkan nelayan sekitar terkait dugaan pencemaran air hingga berkurangnya hasil tangkapan.

Dikatakannya, STS Muara Berau adalah lokasi bongkar muat batubara dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kaltim untuk dikirim ke ponton melalui Muara Berau.

“Dari Muara Berau itu dibongkar muat lagi masuk ke ponton-ponton yang jauh lebih besar untuk dikirim keluar negeri. Yang menarik, dari temuan yang ada ternyata beberapa perusahaan yang melakukan bongkar muat tersebut mereka bukan orang Indonesia, tapi pemiliknya di luar negeri,” katanya.

Menurut Baharuddin Demmu, bukan tanpa alasan pihaknya mengkritisi aktivitas STS tersebut, karena dinilai merugikan masyarakat nelayan yang ada di wilayah pesisir yang sudah sejak lama memperjuangkan hak mereka.

“Kenapa kami mau kritisi itu? Ada masyarakat kita di wilayah pesisir yang sudah hampir 4 sampai 5 tahun melakukan perlawanan, karena setiap tahunnya terjadi penurunan penghasilan dari tangkapan nelayan. Sehingga perusahaan yang beroperasi di Muara Berau itu, mereka minta ada kontribusi, terutama perusahaan yang ada di Muara Badak,” ujarnya.

“Teman-teman nelayan sampai hari ini juga masih melakukan tuntutan protes, karena mereka mengakui bahwa penghasilan mereka juga berkurang,” sambung Baharuddin Demmu.

Politisi dari partai PAN ini berharap, pihak perusahaan-perusahaan yang melakukan bongkar muat di STS Muara Berau dapat memperdulikan nasib masyarakat sekitar, sehingga nelayan mendapatkan konpensasi atas kerugian yang dialami.

“Saya berharap pemilik perusahaan ini sekali-sekali ke Muara Berau, datangi masyarakat di sana, supaya mereka paham bahwa ada dampak dari kegiatan mereka. Kalau ada dampak minimal mereka memberikan sedikit penghasilan untuk kontribusi terhadap masyarakat yang ada di situ, karena selama ini tidak ada. Jadi, minimal CSR yang diharapkan nelayan itu kan, misalnya alat tangkap nelayan biar bisa bergeser ditempat-tempat lainya,” pungkasnya. (Adv/Ningsih)

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

- Advertisement -