27.8 C
Samarinda
Thursday, June 30, 2022

Konflik Makmur vs Golkar Kaltim Dibawa ke Mahkamah Partai

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Buntut usulan pergeseran kursi Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, makin panas.

Merasa keberatan terhadap keputusan DPP Partai Golkar, Makmur HAPK telah menunjuk kuasa hukumnya untuk menyelesaikan masalahnya secara hukum, melawan keputusan dari partai yang menaungi dirinya. Terbukti, Makmur HAPK telah membawa persoalan pergantian Ketua DPRD Kaltim rentna mendaftarkan laporannya kepada Mahkamah Partai pada 28 Juni 2021 silam.

“Ini langkah politik, dalam artian ini kan di Mahkamah Partai,” ucapnya saat menggelar konferensi pers terkait pergeseran dirinya oleh DPP partai Golkar.

Dikatakan Makmur HAPK, dirinya memiliki hak mengajukan gugatan atas usulan pergantian dirinya sebagai Ketua DPRD Kaltim oleh DPP partai Golkar yang dinilainya tak memiliki dasar yang kuat.

Terlebih kata dia, surat usulan pergantian dirinya kepada Hasanuddin Mas’ud di kursi Ketua DPRD Kaltim juga telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Kaltim melalui Fraksi Golkar DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.

“14 hari itu masanya. Dalam artian, hak saya sekarang sudah masuk di Mahkamah Partai. Maka dibuatlah surat pengajuan ke DPRD Kaltim untuk penghentian proses dari surat usulan yang disampaikan oleh DPD 1 Partai Golkar Kaltim. Jadi prosesnya dihentikan, sampai ada keputusan Mahkamah Partai atau pengadilan lain. Itu hak saya,” kata mantan Bupati Berau 2 periode ini.

Seperti diketahui, kisruh surat yang dikeluarkan oleh DPP partai Golkar untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK kepada rekan sejawatnya, Hasanuddin Mas’ud yang berdasarkan surat usulan DPD Partai Golkar Kaltim terjadi sejak 16 Juni 2021 lalu.

Saat surat tersebut beredar, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK sendiri mengaku tidak mengetahui adanya surat tersebut. Pun dengan pengurus DPD Partai Golkar Kaltim ikut tutup mulut. Barulah pada 21 Juni 2021, Sekjen DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddin mengakui bahwa surat tersebut sah dan benar dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar.

Sejak saat itu, secara bergantian gelombang protes kelompok masyarakat mulai muncul, sebagai aksi penolakan pergeseran Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim kepada Hasanuddin Mas’ud.

Aksi demonstrasi terjadi juga terjadi di kantor sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Berau dan berujung ricuh. Bahkan, pada Rabu kemarin, aksi unjuk rasa dukungan pada Makmur HAPK kembali terjadi di kantor sekretariat DPD Partai Golkar Kaltim yang juga berakhir ricuh.

Penulis : Ningsih

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU