Komisi I DPRD Kukar Mediasi Warga dan PT MSJ

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Komisi I DPRD Kukar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu 22 Juli 2026. Pertemuan tersebut mempertemukan masyarakat dengan pihak perusahaan untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di wilayah operasional tambang.

RDP yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Kukar dipimpin Ketua Komisi I Agustinus Sudarsono didampingi anggota komisi, Sugeng Hariyadi dan Jamhari. Hadir pula perwakilan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar, serta pemerintah desa dari Separi dan Bukit Pariaman, Tenggarong Seberang.

Agustinus Sudarsono mengatakan rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas berbagai aspirasi dan laporan masyarakat yang telah diterima DPRD sejak beberapa waktu lalu. “Memang ada keluhan dan laporan yang masuk ke kami, makanya kita gelar RDP hari ini,” ujar Agustinus.

Ia menjelaskan, permintaan pelaksanaan RDP sebenarnya telah diajukan cukup lama, tapi baru dapat difasilitasi pada hari ini. Sejumlah isu yang disampaikan masyarakat meliputi rekrutmen tenaga kerja lokal, dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan, hingga harapan peningkatan sektor pertanian di desa-desa sekitar wilayah operasional tambang.

Dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat Desa Separi Abidinsyah, mengungkapkan kekecewaan warga karena banyak pencari kerja lokal yang belum mendapat kesempatan bekerja di perusahaan. Menurutnya, alasan minimnya keterampilan tidak seharusnya menjadi penghalang apabila perusahaan bersedia memberikan pelatihan kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan adanya informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan praktik pembayaran kepada oknum tertentu untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan. “Kalau memang masyarakat dianggap belum memiliki keahlian, berikan pelatihan kerja. Jangan justru lebih banyak merekrut tenaga kerja dari luar Desa Separi, padahal wilayah kami merupakan ring 1 perusahaan,” kata Abidinsyah.

Menanggapi hal tersebut, HRD PT Mahakam Sumber Jaya, Fadli, membantah bahwa perusahaan mengabaikan tenaga kerja lokal maupun adanya praktik pembayaran untuk masuk bekerja. Menurutnya, pihak perusahaan telah menginstruksikan seluruh kontraktor dan subkontraktor agar memprioritaskan perekrutan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Saya sudah tekankan kepada kontraktor dan subkontraktor agar mengutamakan menerima karyawan dari masyarakat lokal,” tegas Fadli.

Ia menjelaskan, kondisi industri pertambangan saat ini juga dipengaruhi kebijakan pengurangan target produksi batu bara setelah terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dampaknya, perusahaan melakukan penyesuaian jumlah tenaga kerja sehingga perekrutan baru hanya dilakukan sesuai kebutuhan operasional.

Fadli juga memastikan informasi mengenai praktik pembayaran untuk mendapatkan pekerjaan di PT MSJ tidak benar. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui kanal resmi perusahaan, media sosial Disnakertrans Kukar, serta disampaikan kepada pemerintah desa agar masyarakat memperoleh informasi yang sama.

“Calon karyawan juga harus diketahui pemerintah desa sebagai bentuk komitmen kami dalam memprioritaskan masyarakat lokal. Terkait usulan pelatihan kerja melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), itu menjadi masukan yang positif bagi perusahaan,” pungkasnya. (Andri)