Ketergantungan Pangan 65 Persen dari Luar, Perlu Sawah Baru 100 Ribu Hektare untuk IKN
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy. (ns) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah yang masih mencapai sekitar 65 persen menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda di tengah proyeksi lonjakan penduduk kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 3,5 juta jiwa pada 2030.
Pemerintah Kota Samarinda mendorong agar konsep pengembangan kawasan “Tri City” tidak hanya melibatkan Samarinda, Balikpapan, dan IKN, tetapi diperluas menjadi “Six City” dengan memasukkan Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai bagian utama penopang ketahanan pangan.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan usulan tersebut telah dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Japan International Cooperation Agency (JICA) Jepang dalam sejumlah pertemuan.
Menurutnya, sejak awal konsep Tri City memang dirancang sebagai kawasan penyangga IKN yang terdiri dari Samarinda, Balikpapan, dan IKN. Namun, dalam perkembangannya, kebutuhan pangan dinilai membuat Kukar dan PPU perlu dilibatkan lebih jauh.
“Kami minta jangan hanya Tri City. PPU juga masuk, begitu juga Kukar. Karena dari segi infrastruktur kita bisa, tapi untuk penyediaan sandang pangan itu Kukar dan PPU yang paling luas lahannya,” ujar Marnabas, Selasa (9/6/2026).
Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah provinsi juga dinilai penting sebagai penghubung antara daerah dan pemerintah pusat agar koordinasi pembangunan tidak hanya terfokus pada IKN. “Jangan sampai komunikasinya hanya dengan IKN, itu keliru,” tuturnya.
Saat ini, jumlah penduduk di kawasan Tri City tercatat sekitar 2,6 juta jiwa dan diproyeksikan meningkat menjadi 3,5 juta jiwa pada 2030 mendatang. Kondisi tersebut dinilai akan semakin meningkatkan kebutuhan pangan di kawasan penyangga IKN.
Marnabas mengungkapkan, saat ini kemampuan produksi pangan di wilayah tersebut baru sekitar 35 persen, sementara 65 persen masih bergantung pada pasokan dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi. “Untuk kebutuhan pangan kita saja baru mampu sekitar 35 persen, sementara 65 persen masih dipasok dari luar daerah,” lanjut Marnabas.
Ia menilai, ketergantungan tersebut berpotensi menjadi persoalan serius jika tidak diantisipasi sejak dini, terutama seiring meningkatnya arus urbanisasi ke kawasan IKN yang dapat memicu tekanan terhadap harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah.
Karena itu, Marnabas mengusulkan pengembangan cetak sawah baru di Kalimantan, khususnya di wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara yang memiliki ketersediaan lahan paling besar.
Ia menyebut, kebutuhan lahan yang diusulkan mencapai sekitar 100.000 hektare untuk mendukung ketahanan pangan kawasan tersebut, termasuk untuk komoditas beras, hortikultura, hingga peternakan.
Jika dihitung, angka tersebut dinilai hanya sekitar 0,5 persen dari total luas wilayah Kalimantan yang masih dapat dioptimalkan. “Kalau dihitung-hitung, tidak sampai setengah persen dari luas wilayah Kalimantan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, estimasi kebutuhan biaya pengembangan lahan tersebut mencapai sekitar Rp700 juta per hektare hingga siap produksi. Dengan kebutuhan 100.000 hektare, total anggaran diperkirakan sekitar Rp700 miliar.
“Kalau ini dijalankan, sudah bisa menopang kebutuhan Samarinda, Balikpapan, Kukar, PPU, sampai IKN,” kata Marnabas.
Selain sektor pangan, Pemkot Samarinda juga menekankan pentingnya pembagian peran antarwilayah. Dalam skema tersebut, Kukar dan PPU difokuskan sebagai lumbung pangan, sementara Samarinda dan Balikpapan diarahkan pada sektor industri, jasa, dan perdagangan.
Ia juga menegaskan, tanpa penguatan sektor pangan, kawasan IKN dan sekitarnya berpotensi menghadapi tekanan inflasi akibat ketergantungan tinggi terhadap pasokan luar daerah. “Yang paling berbahaya itu inflasi. Kalau tidak dikelola dengan baik, daerah bisa terbebani,” tukasnya.
Pemkot Samarinda turut menyiapkan penguatan sektor ekonomi lain seperti UMKM, pariwisata, serta pengembangan pusat aktivitas ekonomi baru untuk mengantisipasi dampak pembangunan IKN. (ns)
Pos terkait
Terbaru
