32.1 C
Samarinda
Wednesday, February 28, 2024

Sempat Ditolak Minta Data Laporan IUP Palsu, Ini Tanggapan Anggota Pansus Investigasi Pertambangan Kaltim

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota Pansus Investasi Pertambangan DPRD Kaltim Mimi Meriami Pane sempat menyoroti enggannya Inspektorat Kaltim untuk memberikan laporan hasil investigasi penyelidikan kasus 21 IUP palsu.

Bukan tanpa alasan politisi dari partai PPP ini sempat “meradang”, lantaran pada saat gelaran rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Inspektorat Kaltim, Biro Umum Setdaprov Kaltim, Dinas ESDM Kaltim dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pihak perwakilan Inspektorat Kaltim mengatakan pihaknya tidak dapat menyerahkan hasil laporan investigasi tersebut kepada pihak manapun selain kepada pihak kepolisian.

Menurutnya, Pansus memiliki hak untuk mengetahui hasil laporan investigasi yang dilakukan Inspektorat Kaltim terkait kasus IUP palsu tersebut.

“Untuk Itwil, kami mohon agar Inspektorat bisa terbuka. Kalau tidak terbuka, dari sisi aturannya untuk data ini, apa yang diminta Pansus harus dikasih. Aturannya seperti itu,” tegasnya.

Dikatakan Mimi, dengan dibukanya data hasil dari investigasi Inspektorat Kaltim kepada Pansus, maka akan ada keterbukaan untuk mencari solusi atas persoalan hingga terbitnya 21 IUP palsu tersebut.

Mimi mengatakan, sejak terkuaknya kasus 21 IUP palsu beberapa bulan lalu, hingga saat ini Pemprov Kaltim terkesan lamban untuk mengambil langkah hukum. Padahal kata dia, dalam kasus tersebut sudah diketahui akar masalahnya.

“Maksudnya supaya ada keterbukaan agar ada solusi terbaik. Tidak ada niat kami untuk bagaimana-bagaimana, karena ini tugas, maka kami laksanakan dengan baik. Karena ini ada banyak sekali keganjilan,” katanya.

“Keganjilan itu, pertama lambannya Inspektorat menangani masalah ini sampai jelas, nah bagaimana itu tandatangan Gubernur palsu, padahal ini tandatangan basah. Informasi yang saya terima, itu tandatangan basah tinta biru dan ada capnya. Artinya asli, tapi kan palsu ternyata,” sambungnya.

“Sekarang apakah untuk komunikasi soal pemalsuan surat Gubernur ini ada? Kan ga pernah, baik itu dari PTSP maupun staf yang terkait mengenai adanya yang menyatakan pemalsuan?,” imbuhnya. (Adv/Ningsih)

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

- Advertisement -