Beranda PENDIDIKAN Kadisdik Kaltim Bantah Mutasi Sepihak Empat Guru di Paser

Kadisdik Kaltim Bantah Mutasi Sepihak Empat Guru di Paser

Kadisdik Kaltim Bantah Mutasi Sepihak Empat Guru di Paser - headlinekaltim.co
Kadisdik Kaltim Anwar Sanusi. (Foto: Ningsih/headlinekaltim.co)
Advertisement

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pengaduan empat guru SMA di Kabupaten Paser ke DPRD Kaltim, baru-baru ini, ditanggapi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Anwar Sanusi. Anwar membantah soal mutasi dilakukan secara sepihak.

Kepada Headlinekaltim.co, Anwar Sanusi mengatakan bahwa terkait mutasi para guru itu, ada beberapa hal yang jadi acuan. Mutasi dilakukan bertujuan untuk penyegaran, pembinaan, pemerataan dan penyeragaman.

“Dari keempat catatan ini, mereka kena yang mana. Jika memang karena penyegaran, itu juga perlu, dilihat berapa lama dia mengajar di sana. Atau jika itu adalah sebagai catatan pembinaan, artinya kita tidak menghukum melainkan  untuk dibina,” ucapnya, usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Ruang HOB Kantor Gubernur, Kamis 1 Oktober 2020.

Advertisement

Menurut Anwar Sanusi, sesuai dengan aturan, Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru, harus siap dimutasi kemana pun. Penempatan tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi wilayah.

“Kita kan bicara kalau guru itu kurang, seharusnya dia mau dipindah kemana saja, tidak usah protes karena itu bisa jadi sebagai bentuk pembinaan atau pemerataan. Karena untuk daerah tertentu, ada yang memiliki tenaga pengajar lebih dan ada yang kurang, tapi memang ada yang jaraknya jauh. Tapi kan tidak mungkin juga kita tempatkan di lokasi yang jauh, pasti di daerah sekitar itu juga,” katanya.

“Kan masih di Kabupaten Paser juga. SMUN 1 ke SMKN 3 saja kok, kenapa protes, itu kan dekat. Sekarang saya bertanya, ada apa atau tidak mau dimutasi?” ujar Anwar.

Dikatakan dia, tidak semua wilayah di Kaltim ini memiliki sekolah dengan tenaga pengajar yang sesuai. Masih banyak sekolah yang mengalami keterbatasan tenaga pengajar sehingga diperlukan adanya pemerataan dan penyeragaman. Selain itu, ada juga mutasi untuk peningkatan karir seorang guru itu sendiri.

“Kalau mengacu pada kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim, di tempat lain juga banyak kekurangan pengajar. Maka sebenarnya dia bisa dipindahkan ke tempat lain, kita kekurangan kok sehingga memindahkan orang,” bebernya.

Namun, Anwar juga memberikan kesempatan kepada keempat orang guru yang dimutasi untuk mengajukan peninjauan kembali. Tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

“Ada hak bagi mereka untuk mengajukan mutasi kembali tapi persyaratannya, pertama memiliki masa kerja minimal 10 tahun dan sekolah yang dituju ada, atau sekolah yang ditinggalkan kelebihan guru. Makanya Gubernur dan Wakil Gubernur selalu proses sesuai prosedur. Prosedurnya apa, oh dia kekurangan guru, ya boleh saja atau kelebihan guru di tempat yang ditinggali, ya tidak masalah,” paparnya.

Anwar Sanusi sendiri mengaku sudah pernah bertemu dan melakukan pembicaraan langsung dengan guru-guru yang dimutasi tersebut. Menurutnya, tidak mungkin guru-guru tersebut kembali ke sekolah awal karena adanya beberapa catatan. Dia enggan merinci hal ini lebih detail.

“Saya bertemu dengan mereka karena mereka ini semua teman saya, kami bicara secara kekeluargaan. Mereka sampaikan apakah bisa dikembalikan. Tapi kalau saya, untuk kembali ke sekolah lama itu sulit karena ada beberapa catatan,” pungkasnya.

Sebelumnya, tanggal 28 September 2020 lalu, sebanyak empat orang guru dari Kabupaten Paser mengadu ke DPRD Kaltim setelah dimutasi dari sekolah tempat mereka mengajar yakni SMAN 1 Tanah Grogot. Mereka dimutasi ke sekolah lain tanpa ada penjelasan dari pihak sekolah.

Penulis: Ningsih

Komentar
Advertisement