src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js"> Jalan Tenggarong Seberang ke Sebulu Tak Kunjung Dilelang, Ini yang Dikhawatirkan Sarkowi

Jalan Tenggarong Seberang ke Sebulu Tak Kunjung Dilelang, Ini yang Dikhawatirkan Sarkowi

waktu baca 2 menit
Senin, 14 Jun 2021 20:58 347 Muhammad Yamin

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Dari target 640 paket kegiatan pembangunan di Kalimantan Timur yang harus selesai tahun 2021 ini, namun baru 283 paket kegiatan yang sudah dilelang.

Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran masyarakat, seluruh target pembangunan tidak akan tercapai maksimal di tahun ini, karena lambannya birokrasi di tingkat pemerintah.

“Rinciannya itu, 640 paket ada 283 paket selesai. Di PU ada 200 paket dari 640 paket se-Kaltim dengan nilai Rp 1,6 triliun. Kita ingin memastikan kapan itu dilelang semua. Yang kita khawatirkan, kalau misalnya tidak ada manajemen yang baik di tahun anggaran, maka pada akhir tahun nanti justru malah tidak bisa anggaran terserap,” tutur Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry, Senin 14 Juni 2021.

Sarkowi menyampaikan itu usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Dinas PUPR-PERA Provinsi Kaltim.

Dalam rapat tersebut, pihaknya mempertanyakan tentang lelang-lelang dan program yang tersendat. Padahal program tersebut yang dinantikan oleh rakyat Kaltim.

“Contoh misalnya jalan provinsi di Tenggarong Seberang-Lembuswana ke Sebulu, ada 54 miliar yang sampai sekarang belum dilelang. Ini sudah berapa bulan, padahal sebenarnya kalau seandainya cepat bisa dilelang, otomatis akan bisa terlaksana dengan lebih cepat. Tapi justru baru bisa dilaksanakan sudah 6 bulan. Harusnya sesuai imbauan pak Presiden, lelang dilaksanakan di awa tahun, supaya pertumbuhan ekonomi juga lebih bagus,” ucapnya.

Politisi dari Partai Golkar ini mengungkap kembali hasil RDP yang dilakukan bersama dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim, di mana berdasarkan penjelasan dari pihak dinas mengatakan, keterlambatan lelang dikarenakan banyak faktor.

Salah satunya adalah perubahan regulasi, yang mana pada sistem yang baru ini membuat banyak administrasi yang harus dipersiapkan sebelum lelang.

“Kemudian terkait dengan program asistensi. Jadi dia lambat menyetor persiapannya, menjalankan juga jadi lambat. Intinya kita ingin menekankan kepada pemerintah, bahwa kita juga sampaikan supaya program pembangunan segera dilaksanakan dan bisa segera dinikmati oleh masyarakat,” pungkasnya. (Advetorial)

Penulis : Ningsih

LAINNYA
x