Gubernur Kaltim: SPBU Harusnya Beroperasi 24 Jam
Antrean BBM di salah satu SPBU Kota Samarinda. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Pemandangan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU masih menjadi keluhan sehari-hari warga Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di dua kota besar, Samarinda dan Balikpapan. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan persoalan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di provinsinya, melainkan meluas ke hampir seluruh wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Dia mengungkap, realisasi konsumsi BBM bersubsidi di lapangan saat ini sudah melampaui 10 persen dari target atau kuota yang sebelumnya ditetapkan pemerintah. Menurut Rudy, lonjakan permintaan inilah yang menjadi salah satu pemicu antrean, bukan semata soal ketersediaan stok yang menipis. Dia memastikan stok BBM di tingkat provinsi masih dalam kondisi aman.
“Antrean BBM yang terjadi, saya rasa itu tidak terjadi hanya di Kalimantan Timur, tetapi di seluruh Kalimantan dan Sulawesi. Intinya begini, pertama bahwa kuota untuk BBM bersubsidi hari ini itu angkanya sudah mencapai 10 persen, melampaui daripada target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, stoknya cukup,” ujar Rudy saat diwawancarai Senin, 21 September 2026. Jika stok tersedia, lantas mengapa antrean tetap mengular?
Dikatakan Rudy, duduk persoalannya justru ada di level operasional SPBU. Dia menyebut, banyak SPBU yang semestinya bisa beroperasi penuh 24 jam, pada praktiknya hanya melayani masyarakat hingga pukul 22.00 WITA, sehingga jam pelayanan yang lebih pendek ini otomatis mempersempit kesempatan warga mendapatkan BBM subsidi dalam sehari. “Yang masalah adalah persoalan dari SPBU-SPBU, yang mestinya harus bisa beroperasi 24 jam, mereka hanya sampai dengan jam 10 malam saja,” kata dia.
Persoalan lain yang disorot Rudy adalah minimnya jumlah SPBU di beberapa wilayah, salah satu contohnya Balikpapan. Rudy bilang, minimnya minat pengusaha membangun SPBU baru di kota tersebut disebabkan tipisnya margin keuntungan dari bisnis penyaluran BBM, ditambah keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah perkotaan yang padat seperti Balikpapan. “Beberapa wilayah seperti Balikpapan minim sekali SPBU karena pengusaha SPBU tidak tertarik untuk melaksanakan bisnis SPBU, satu tingkat marginnya yang tipis, kedua arealnya yang sempit di wilayah Balikpapan,” pungkas Rudy.
Sementara itu, persoalan antrean di dua kota ini memiliki karakteristik yang sedikit berbeda. Di Samarinda, lonjakan antrean Pertalite belakangan ini turut dipengaruhi pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat. Berdasarkan data Korlantas Polri per awal September 2026, jumlah kendaraan di Kota Samarinda tercatat lebih dari 1 juta unit, terbanyak se-Kalimantan Timur, terdiri dari ratusan ribu mobil dan ratusan ribu lagi sepeda motor.
Faktor lain yang turut memperparah kondisi adalah selisih harga yang cukup jauh antara Pertamax dan Pertalite, yang membuat sebagian konsumen beralih menggunakan BBM subsidi meski sebelumnya terbiasa memakai BBM nonsubsidi. Sementara di Balikpapan, persoalan justru diperparah dengan pemangkasan kuota Pertalite yang dilaporkan mencapai hingga 29 persen, ditambah kebijakan pembatasan jam pembelian BBM subsidi yang sempat diberlakukan pemerintah kota, sebagai respons atas antrean panjang yang terjadi hampir merata di berbagai SPBU. Ironisnya, kondisi ini terjadi di kota yang dikenal sebagai salah satu pusat industri perminyakan di Kaltim.
Persoalan antrean BBM yang berlarut-larut ini bahkan sempat memunculkan wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kaltim, yang diusulkan salah satu anggota dewan dalam rapat paripurna pertengahan September lalu, untuk mengurai persoalan distribusi BBM bersubsidi sekaligus pemadaman listrik yang juga kerap terjadi berulang di Kaltim. Namun rencana itu belum terealisasi karena masih terbentur persoalan anggaran. (Retno)
Pos terkait
Pos Terbaru
