Gara-Gara Perang Ukraina-Rusia, APBD Kukar Aman Bayar Gaji Pegawai Sebesar Rp1,8 Triliun
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin.(andri) HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG- Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin mewanti-wanti pengelolaan APBD. Nominalnya yang besar, tetapi masih sangat bergantung pada dana bagi hasil. Porsi belanja gaji pegawai juga sangat menguras APBD.
“APBD Kukar tahun ini tembus Rp 7 triliun, ke depannya belum tentu bisa tembus lagi sebesar itu,” sebut Baharuddin, Selasa 23 Mei 2023 di ruang Banmus DPRD Kukar.
Dia menyinggung porsi anggaran Kukar untuk membayar gaji pegawai yang tembus Rp 1,8 triliun atau hampir 30 persen dari APBD.
Dia mengaku tidak bisa membayangkan jika APBD Kukar anjlok pada tahun-tahun mendatang. “Di Kabupaten Pinrang APBD-nya sekitar Rp 1,3 triliun. Kalau di Kukar Rp 1,8 triliun hanya bayar gaji pegawai saja,” katanya.
Kukar, lanjut dia, hanya mengandalkan pembagian DBH Migas antara pemerintah pusat dan daerah. “Sangat kacau ke depannya jika APBD Kukar anjlok di bawah Rp 2 triliun, bayar gaji pegawainya seperti apa?” sebutnya.
Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kukar Aspiasy membenarkan bahwa pembayaran gaji pegawai tembus Rp 1,8 triliun.
Ironisnya, tahun ini, APBD Kukar yang tembus Rp 7 triliun justru karena imbas terjadinya perang Ukraina dan Rusia. “Karena perang Ukraina, harga minyak dan batu bara naik sehingga APBD kita naik,” ucapnya.
APBD Kukar Rp 7 triliun terbilang masih terbilang aman untuk membayar pegawai. Regulasi menyebut, APBD yang sehat jika alokasi membayar gaji pegawai kurang dari 30 persen.
“Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat juga kecil untuk bantu gaji pegawai dengan kisaran Rp59 miliar saja,” pungkasnya. (#)
Penulis: Andri
Pos terkait
Terbaru
