Anggaran Daerah Cekak, DPRD Kaltim Minta APBN Turun Tangan Benahi Jembatan Mahulu
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Kondisi Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) yang disampaikan melalui surat terbuka FKPM Kelurahan Loa Buah kini turut mendapat perhatian DPRD Kalimantan Timur. Jembatan yang menjadi salah satu jalur utama di Samarinda itu selama ini dikeluhkan karena kerusakan yang berulang, minimnya penerangan, hingga kurangnya fasilitas keselamatan. Meski perannya sangat vital bagi mobilitas warga dan distribusi barang, kondisi di lapangan dinilai belum mencerminkan fungsi strategis tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan Jembatan Mahulu memang perlu mendapat penanganan serius. Keberadaan jembatan itu dinilai sangat penting sehingga pembenahan tidak bisa dilakukan setengah-setengah. “Jembatan itu strategis sehingga menurut saya penting untuk kita lanjutkan, tetapi dengan mengingat sumber pendanaan ini kalau dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi enggak ada cukupnya, mau berapa tahunpun,” tuturnya, Senin 20 Juli 2026.
Ia menyebut, kebutuhan anggaran untuk pembangunan maupun perbaikan infrastruktur besar seperti jembatan tidaklah kecil. Dengan nilai yang bisa mencapai triliunan rupiah, diperlukan sumber pendanaan yang lebih kuat agar pekerjaan bisa dilakukan secara optimal dan tidak berulang seperti yang terjadi saat ini. “Harus ada terobosan, salah satunya bagaimana kita bisa mendorong pendanaan dari APBN. Kalau tidak, mau berapa tahun pun akan berat,” katanya.
“Dana APBN banyak, pertanyaannya masuk ke Kaltim berapa? Daripada dihambur-hambur untuk MBG kan mending untuk bangun jembatan,” tukas Samsun.
Selama ini, kata dia, anggaran dari pusat sebenarnya cukup besar. Namun, perlu upaya agar alokasinya bisa lebih banyak masuk ke daerah, termasuk Kalimantan Timur. Ia menilai, penggunaan anggaran sebaiknya difokuskan pada infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Pemerintah daerah perlu aktif mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat. Pasalnya, mengandalkan kemampuan anggaran daerah saja dinilai tidak akan mampu menutup kebutuhan pembangunan berskala besar.
“Bangun jembatan segede itu triliunan, nunggu bantuan keuangan seberapa, tidak akan cukup. Solusinya, ya APBN, mestinya pemerintah mengajukan untuk pembiayaan dari APBN,” tandas Samsun. (Retno)
Pos terkait
Pos Terbaru
