32.3 C
Samarinda
Senin, April 19, 2021

Pemprov Tarik Raperda Soal Pemerintahan Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Mewakili Gubernur Kaltim, Asisten I Pemprov Kaltim HM Jauhar Effendi menyampaikan nota penjelasan Pemerintah Daerah atas penyampaian 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemprov Kaltim saat pelaksanaan rapat Paripurna ke-4 DPRD Kaltim di ruang rapat Gedung D lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, Selasa 2 Maret 2021.

3 Raperda tersebut masing-masing adalah :
1. Rancangan peraturan daerah tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah
2. Rancangan peraturan daerah tentang barang milik daerah
3. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

Melalui Asisten I HM Jauhar Effendi, Gubernur Kaltim menjelaskan bahwa penyampaian nota penjelasan pemerintah daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada anggota dewan mengenai dasar hukum, latar belakang, maksud dan tujuan yang mendasari dibuatnya Raperda Provinsi Kaltim tersebut.

“Tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah bertujuan memberikan pedoman sistematis dalam perencanaan program ini, yang menjadi panduan dalam menentukan skala prioritas penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Serta memberikan pedoman mengenai pola koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam pembangunan hukum di daerah, dan meningkatkan peran serta dalam proses perencanaan program pembentukan peraturan daerah,” katanya.

Baca Juga  Nomor Telepon Pelapor Andi Harun Tak Aktif, Bawaslu: Aduan Belum Bisa Ditindaklanjuti

Jauhar juga mengungkapkan bahwa rencana penyusunan peraturan daerah pada beberapa langkah memang harus dilakukan. Selanjutnya kata dia, tentang Raperda barang milik daerah ini sangat diperlukan, untuk memudahkan inventarisir aset daerah agar tercatat dengan baik.

Baca Juga  Sujatmiko Jabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim

Ia juga mengungkapkan, satu Raperda tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi komunikasi dan informasiakhirnya ditarik kembali oleh Pemprov Kaltim. Lantaran Pemprov Kaltim menilai masih ada beberapa aturan yang harus disesuaikan dengan dasar hukum “kekinian”.

“Raperda tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi, komunikasi dan informasi ini memang sementara kita tarik kembali karena ada aturan yang harus kita sesuaikan, nanti kita susun ulang,” kata HM Jauhar.

Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar