src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Pelantikan PPDI Kaltim.(Sumber : Andri/Headline)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah tidak bisa dilepaskan dari kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Aulia saat pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kaltim periode 2025-2020 di Tenggarong, Senin 20 Juli 2026).
Menurutnya, desa merupakan garda terdepan pelayanan publik sehingga keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja aparatur di tingkat desa. “Berikan pelayanan yang baik ke masyarakat, berhasil dan majunya pemerintahan daerah tergantung pelayanan di setiap desa,” tegas Aulia.
Bupati menilai keberadaan perangkat desa memiliki peran strategis dalam menjembatani berbagai program pemerintah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap seluruh perangkat desa terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan.
Aulia juga menyampaikan keyakinannya bahwa kepengurusan PPDI Kaltim diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Dengan kemampuan tersebut, organisasi diyakini mampu menjalankan program kerja secara optimal.
Ia mendorong seluruh pengurus PPDI untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan kepala desa agar berbagai program organisasi dapat berjalan selaras dengan agenda pembangunan desa. “Kami Pemkab Kukar mendukung penuh organisasi PPDI Kaltim,” ujarnya.
Menurut Aulia, PPDI bukan sekadar organisasi profesi, tetapi juga menjadi wadah bagi perangkat desa untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh perlindungan hukum, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Seluruh aktivitas organisasi diharapkan tetap berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
Ia berharap kehadiran PPDI mampu memperkuat kapasitas aparatur desa di seluruh kabupaten yang tergabung dalam organisasi tersebut sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. “Semoga perwakilan daerah-daerah yang tergabung di PPDI Kaltim, daerah tersebut semakin maju,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Puguh Harjanto menyampaikan bahwa PPDI Kaltim saat ini dipimpin Roni Indra dan beranggotakan enam kabupaten, yakni Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Paser, dan Berau.
Ia mengingatkan seluruh perangkat desa agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab karena mereka merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. “Laksanakan tugas dengan sebaik mungkin agar masyarakat merasa senang dan nyaman di wilayah masing-masing,” pesannya.
Puguh menilai keberadaan PPDI akan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Organisasi tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh akses layanan pemerintahan secara lebih cepat, mudah, dan efektif.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mendorong percepatan transformasi digital hingga ke tingkat desa. Digitalisasi dinilai menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pelayanan sekaligus memperluas pemasaran potensi ekonomi desa.
Ia mendorong perangkat desa untuk memanfaatkan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian, perkebunan, hingga kehutanan. Namun, keberhasilan transformasi digital tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.
“Kembangkan produk pertanian, perkebunan dan perhutanan melalui sistem digital, siapkan Sumber Daya Manusia(SDM) dengan suksesnya program digitalisasi,” pungkasnya. (Andri)