HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Ekonom Unmul Samarinda Aji Sofyan Efendi menyebut APBD Kukar diibaratkan pasien yang layak masuk Unit Gawat Darurat (UGD) karena hanya mengandalkan infus dari Pemerintah Pusat. Kukar memang masih sangat mengandalkan dana bagi hasil (DBH) Migas.
“APBD Kukar 2024 sebesar Rp 13,449 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 987 miliar,” sebut Aji Sofyan, Kamis 13 Februari 2025, saat menjadi narasumber dialog bisnis Migas. Dialog ini adalah rangkaian kegiatan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang digelar AMSI Kaltim.
Menurut dia, APBD Kukar termasuk paling tinggi jika dibandingkan dengan 500 lebih kabupaten/kota se-Indonesia. Bahkan, jauh di atas angka APBD sejumlah provinsi di Indonesia.
Postur APBD Kukar sebanyak 93 persen adalah transfer dari pusat dan provinsi. Sisanya bersumber dari PAD. “Meski APBD Kukar besar, tapi kemiskinan dan pengangguran di Kukar tertinggi di Kaltim. Beban penanganannya berat juga untuk menjangkau beberapa desa yang jauh-jauh,” sebutnya.
Kukar kini menghadapi ancaman potongan DBH. Sebagai imbas sebagian wilayah Kukar yang menjadi sumber Migas dan jadi pendapatan utama APBD ditetapkan masuk wilayah IKN. “Lima kecamatan di Kukar seperti Samboja dan Muara Jawa full masuk wilayah IKN,” ungkapnya.
Kebijakan efisiensi anggaran, lanjut Sofyan, bakal memperparah belanja pembangunan di daerah. “Masyarakat Kukar harus banyak mencari peluang perekonomian, seperti menggeluti sektor pangan karena pangan menyangkut kebutuhan wajib masyarakat. Pasti membutuhkan pangan,” terangnya.
Dirinya mengusulkan kepada Pemkab Kukar untuk mengubah Perda 05/2021, perubahan atas Perda Nomor 12/2017 tentang pembentukan BUMD PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM). Beleid ini mengatur tata kelola transfer bagi hasil keuntungan PI Blok Mahakam harus masuk ke kas umum daerah dulu.
“Seharusnya, bagi saja, keuntungan PI 30 persen untuk Perusda dan sisanya untuk Pemkab,” pungkasnya.
Dirut Perusda Kaltim PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Edi Kurniawan mengatakan bisnis Migas akan digeluti sampai 15 tahun kedepan. Namun, produksi migas semakin menurun dan menuntut adanya penemuan di sektor energi terbaharukan.
“Dari 2010 kita beroperasi sampai sekarang, sudah setorkan PAD sebesar Rp 630 miliar,” tegasnya.
Dirut PT MGRM Efri Novianto menyebut prestasi perusahaan mendulang PAD sekitar Rp 103 miliar. Ini sudah disetorkan ke PAD hampir tiga tahun belakangan. Sebelum dirinya menjabat, setoran baru Rp 116 miliar.
“Usaha yang kami jalankan pangkalan gas 3 Kg hingga membangun SPBU penyaluran BBM subsidi khusus nelayan, serta bisnis migas lainnya,” pungkasnya.(Andri)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
