HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahruddin mengakui Provinsi Kaltim turut merasakan dampak penyesuaian anggaran. Kebijakan ini merupakan Instruksi Presiden RI Nomor 1/2025 terkait efisiensi belanja pada APBN dan APBD tahun 2025.
Efisiensi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 306,69 Triliun yang dipetakan menjadi dua komponen, yaitu belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer daerah sebesar Rp 50,59 triliun.
“Pasti Kaltim ikut berdampak efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat, dan menjadi ujian berat Gubernur dan Wagub Kaltim terpilih, Rudy-Seno menjalankan pembangunan Kaltim,” ungkap pria yang akrab disapa Ayub.
Ayub mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait realisasi pemangkasan kegiatan. “Kami siap mengikuti arahan pusat, jika dilakukan efisiensi bukan hanya di tingkat eksekutif saja, tapi bisa saja berlaku di legislatif,” sebut legislator asal Dapil Kukar.
Item anggaran yang kena pangkas anggaran, sebut Ketua Laskar Kebangkitan Kutai (LKK) Kaltim ini, menyasar urusan infrastruktur fisik, seminar-seminar atau bimbingan teknis, hingga perjalanan dinas. “Yang tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, pasti kena pangkas,” jelasnya.
Anggota DPRD Kaltim Muhammad Samsun memperkirakan anggaran terpangkas di kisaran Rp 4 triliun. “APBD 2025 sekitar Rp 20 triliun, efisiensi sekitar Rp 4 triliun,” terang Samsun.
Sumber Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/2025 tentang penyesuaian rincian alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025, dalam rangka efisiensi belanja pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, tertanggal 3 Februari 2025. Komponen TKD meliputi kurang bayar dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Dana Otonomi Khusus, serta Dana Desa.(Andri)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
