DPRD Sampaikan Rekomendasi Terkait LKPj Bupati Berau Tahun 2025
DPRD Sampaikan Rekomendasi pada LKPJ Bupati Berau Tahun 2025. (Foto: Riska/headlinekaltim.co) HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Berau terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada Senin, 4 Mei 2026.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyampaikan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan secara mendalam oleh DPRD bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik.
“Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan,” jelasnya di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau.
Dari sisi makro pembangunan daerah, beberapa indikator strategis menunjukkan tren yang positif, antara lain pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap terjaga pada kisaran stabil, didukung oleh sektor unggulan seperti pertambangan, pariwisata dan perikanan.
“Begitu pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan, mencerminkan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat,” bebernya.
DPRD juga mencermati beberapa permasalahan strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir. Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
“Rekomendasi DPRD yang disampaikan pada hari ini merupakan bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam memberikan masukan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Berau, guna mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang,” tuturnya.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan rekomendasi ini tentu akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkab Berau dalam melaksanakan agenda-agenda pembangunan ke depan.
Ia bersyukur pada tahun 2025 banyak keberhasilan yang tercapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Berau dan sebagai informasi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
“Namun, kami juga mengakui dalam banyak hal masih terdapat berbagai kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan yang kita hadapi,” ucapnya.
Dirinya mengajak untuk memperkuat sebuah komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 dan penyiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Berau.
Gamalis berharap kemitraan yang baik antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan BPRD Kabupaten Berau terus dapat terjalin semakin baik sehingga gerak roda pemerintah ini dapat menjadi berjalan pada alur yang semestinya.
“Saya pun berharap BPRD Berau terus dapat mendukung dan memberikan berbagai kritik serta saran yang konstruktif kepada kami sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang,” pungkasnya. (Riska)
Related posts
Terbaru
