DPRD Kaltim Tak di Tempat, Aliansi Tetap Serahkan Pakta Integritas Hak Angket

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Tuntutan masyarakat menjadi sorotan setelah penyerahan dokumen penting dilakukan tanpa kehadiran anggota dewan. Aliansi Rakyat Kalimantan Timur kembali mendatangi Kantor DPRD Kalimantan Timur pada Rabu (23/4/2026) pagi untuk menyerahkan pakta integritas yang sebelumnya telah ditandatangani pimpinan dewan dan tujuh fraksi.

Namun, proses penyerahan dokumen tersebut berlangsung tanpa kehadiran satu pun anggota DPRD di lokasi. Humas Aliansi Rakyat Kalimantan Timur, Bella Monica, mengungkapkan bahwa pihaknya tetap melaksanakan penyerahan sebagai bentuk komitmen administratif sekaligus pengingat atas kesepakatan yang telah dibuat.

“Hari ini pukul 9 kami datang menyerahkan pakta integritas, namun disampaikan tidak ada anggota dewan di tempat karena sejak kemarin sore mereka sudah ke Makassar, padahal sebelumnya kami sudah menginformasikan rencana penyerahan ini,” ujarnya.

Meski demikian, proses serah terima tetap difasilitasi oleh bagian umum Sekretariat DPRD Kaltim dan dicatat secara resmi.

“Kami mencari solusi hingga akhirnya bisa menyerahkan ke bagian umum. Untuk serah terimanya sudah diliput juga dan ada tanda tangan. Semua diterima dengan baik. Hanya itu saja kendalanya tadi,” lanjut Bella.

Pakta integritas tersebut memuat tiga poin utama, yakni dorongan audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penegasan fungsi pengawasan DPRD melalui hak angket.

Selain itu, dokumen tersebut juga mencantumkan pernyataan tanggung jawab politik DPRD kepada masyarakat apabila komitmen yang telah disepakati tidak dijalankan.

“Dalam dokumen itu DPRD menyatakan siap bertanggung jawab secara politik dan moral kepada rakyat Kalimantan Timur, menjalankan seluruh poin tuntutan, serta menerima konsekuensi dan tekanan publik yang lebih masif jika komitmen tersebut tidak dilaksanakan,” tegasnya.

Bella menegaskan, absennya anggota dewan tidak akan mengubah langkah aliansi dalam mengawal pelaksanaan komitmen tersebut.

“Jangan harap dengan membuat kami kesusahan itu membuat kami goyah. Kami akan terus menekan pakta integritas ini dan kami menuntut hak angket diberikan untuk mengaudit seluruh kebijakan yang tidak prorakyat,” katanya.

Aliansi Rakyat Kalimantan Timur juga membuka kemungkinan langkah lanjutan jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti. Evaluasi internal akan dilakukan untuk menentukan arah aksi berikutnya.

“Untuk ke depannya apakah ada demo lagi atau tidak, kami akan melaksanakan evaluasi bersama teman-teman. Kalau poin tuntutan kami tidak dijalankan secara nyata, kami akan lebih masif lagi dalam meminta hak kami,” pungkas Bella.