24.9 C
Samarinda
Friday, January 21, 2022

DPRD Kaltim Prihatin APBD Kukar Harus “Nombok” Gara-Gara Bankeu Tak Terserap

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG Prihatin dengan realisasi Bankeu Kaltim 2021 di Kukar yang terbayarkan hanya 65 persen, Banggar DPRD Kaltim mendatangi Pemkab Kukar, Jumat 14 Januari 2022. Bertempat di aula Bappeda Kukar, rombongan Banggar dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun disambut Asisten 1 Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat dan jajaran.

Samsun menjelaskan, pihaknya mendatangi Pemkab Kukar karena prihatin Bankeu tidak terserap 100 persen. “Padahal realisasi pekerjaan sudah selesai 100 persen, namun masih ada yang belum dibayarkan, ” ungkapnya.

Samsun menyimpulkan, masalahnya ada pada Pergub 49/2021 yang mengatur besaran dana Pokir anggota DPRD Kaltim. Seperti pada perencanaan, ada 149 item kegiatan, akhirnya harus terkoreksi menjadi 80 item kegiatan saja.

“Mau di peraturan menteri atau Pergub di daerah lainnya, tidak ada yang mencantumkan 1 pokir nilainya Rp 2,5 miliar, ini bisa memperlambat penyerapan Bankeu, ” ucapnya.

Dari pertemuan tersebut, DPRD Kaltim menemukan penyebab lain serapan Bankeu yang rendah adalah dana baru bisa dicairkan ketika progres proyek 90-100 persen. “Padahal kalau sudah tembus 75 persen, cairkan saja dan bayarkan yang 75 persen tersebut, ” ungkapnya.

Dengan pola yang diatur di Pergub 49 tersebut, akhirnya menyisakan utang kontraktor yang dibebankan ke APBD Kabupaten. “DPRD Kaltim akan bantu Pemkab Kukar untuk menagih ke Pemprov Kaltim karena itu hak kabupaten, harus dicairkan, ” pungkasnya.

Anggota Banggar lainnya, Dr. Sarkowi V Zahry menyebut, DPRD Kaltim sebenarnya ingin mencari solusi terbaik bersama Pemprov dan Pemkab/Pemkot.

“Bagaimana persoalan mau cepat selesai, kalau diajak rapat dengan BPKAD Kabupaten bersama DPRD Kaltim, Kepala BPKAD Kaltim tidak hadir? Jadi nggak ada keputusan terbaik, ” sebutnya.

Sarkowi menyebut, DPRD Kaltim akan kembali menjadwalkan pertemuan dengan BPKAD Kaltim dan kabupaten/kota. Dia mengaku miris  melihat APBD kabupaten/kota harus menanggung pembiayaan kegiatan Bankeu Kaltim.

Total Bankeu Kaltim yang belum ditransfer ke kas daerah Kukar sebesar Rp 37 miliar. Sudah diterima sebesar Rp 71.792.500.000, alias baru mencapai 65 persen. “Kasihan juga uang Kukar terpakai Rp 5 miliar untuk membiayai kegiatan Bankeu Kaltim, ” paparnya.

Taufik mengucapkan terima kasih atas kunjungan DPRD Kaltim. Pemkab Kukar akan menikdaklanjuti saran dan masukan dari legislator Karang Paci tersebut. “Ke depannya, kami akan lakukan komunikasi secara intens dengan DPRD Kaltim, demi pembangunan untuk rakyat Kukar, ” paparnya.

Penulis: Andri

Editor: MH Amal

Komentar

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU