23.9 C
Samarinda
Sunday, May 16, 2021

Disnaker Belum Terima Aduan Pengusaha Tak Mampu Bayar THR

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengingatkan perusahaan-perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya.

Walaupun disadari, pandemi COVID-19 berdampak pada roda ekonomi. Tak sedikit perusahaan yang saat ini kondisinya “kembang-kempis”. Namun, kata Andi Harun, THR juga sangat dibutuhkan oleh pekerja di masa pandemi ini.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memang tidak mengeluarkan kebijakan atau edaran khusus mengenai THR. Sebab, kata dia, aturan THR telah tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2016.

“Yang jelas keputusan dari pusat sudah jelas. Dari Pemkot tidak mengeluarkan edaran khusus karena sudah ada Disnaker sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan imbauan,” ujarnya pada awak media baru-baru ini.

Plh Kabid Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda Nur Lahamudin menyebut, sejak 15 April 2021 lalu, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan menerbitkan edaran kepada 250 perusahaan dari berbagai sektor usaha untuk dapat membayarkan THR kepada pekerjanya.

Diterangkannya, berdasarkan aturan, THR dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idulfitri 1442 Hijriah. Pekerja yang telah bekerja selama lebih dari 12 bulan, maka pihak perusahaan diwajibkan membayar THR dengan perhitungan gaji penuh dalam 1 bulan.

Baca Juga  Tersandung ‘Kaltim Steril’ , Resepsi Pernikahan Ica yang Dirancang di Hari Valentine Buyar

“Untuk yang di bawah 12 bulan, pembayaran THR proporsional dengan masa kerja. Artinya dihitung masa kerja dibagi 12 dikali upah 1 bulan penuh,” jelasnya saat dihubungi melalui telepon.

Dikatakan Nur, perusahaan yang kondisinya belum sanggup membayar THR pada pekerja lantaran terdampak pandemi COVID-19, diimbau untuk dapat melakukan musyawarah dengan seluruh pekerjanya. Hasil kesepakatan antara pengusaha dan pekerja itu harus dilaporkan kepada Disnaker Samarinda, selambat-lambatnya 7 hari sebelum lebaran.

Baca Juga  Wagub Kaltim: Tidak Ada Klaster Covid-19 karena Pilkada

Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan adanya perusahaan yang tidak sanggup membayarkan THR kepada pekerjanya. Untuk itu, Disnaker Samarinda juga telah membentuk pos pengaduan dan tim khusus pengaduan masalah THR.

Berkaca dari pengalaman pembayaran THR pada tahun 2020 silam, Disnaker Samarinda menerima laporan dari 36 perusahaan yang menyatakan tidak sanggup membayarkan kewajiban tersebut kepada pekerjanya.

“Kalau tidak ada surat masuk ke Disnaker terkait kesepakatan, artinya kita menganggap, mereka (pengusaha) membayar semua. Kita ada monitoring, ada timnya. Kebetulan berbarengan momen THR dan May Day (hari buruh),” tutupnya.

Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar