Bupati Tegaskan Komunikasi Aktif Demi Percepatan Pembangunan Kampung
Musrenbang Kecamatan Batu Putih. (Foto: Riska/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Berau meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran.
Hal tersebut disampaikannya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD Tahun 2027 di Kecamatan Batu Putih pada Jumat, 6 Februari 2026.
“Pembangunan ke depan harus lebih fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar keinginan,” tegasnya.
Menurutnya, infrastruktur yang dibangun harus benar-benar menunjang akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. “Infrastruktur yang dibangun harus mendukung pelayanan dasar masyarakat,” ucapnya.
Sri juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian pekerjaan infrastruktur yang telah dibangun pada tahun sebelumnya. Setiap persoalan pembangunan harus dikomunikasikan lebih awal, bukan menumpuk dan baru disampaikan saat Musrenbang berlangsung.
Ia menilai kampung-kampung yang mampu berkreasi dan memanfaatkan potensi lokal dapat menjadi contoh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Di sektor pendidikan, dirinya menekankan perlunya perhatian terhadap ketersediaan tenaga pendidik terutama di wilayah kampung. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh bangunan sekolah, tetapi juga oleh keberadaan guru dan fasilitas penunjang yang memadai.
Sementara di bidang kesehatan, ia menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan dasar, termasuk akses tenaga kesehatan dan sarana pendukung di kampung-kampung, tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia mendorong agar kebutuhan tersebut disampaikan secara tertulis dan melalui jalur resmi agar dapat ditindaklanjuti oleh OPD terkait.
“Kalau ada kebutuhan mendesak terkait pendidikan dan kesehatan, sampaikan secara resmi. Jangan ditahan, supaya bisa segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Sri mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran menuntut kolaborasi semua pihak, termasuk peran perusahaan yang beroperasi di wilayah kampung untuk ikut mendukung peningkatan layanan dasar masyarakat.
Kata dia, kepala kampung merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan agar berjalan dengan baik.
“Kita bekerja dalam satu tim. Komunikasi yang cepat akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Riska)
Related posts
Terbaru
