Aliansi Pemuda Tani Jaya Bersatu Desak Pemprov Kaltim Tindaklanjuti Longsor di Desa Batuah
Warga terdampak longsor di Desa Batuah menggelar aksi di depan kantor Gubernur Kaltim/ (Foto: MSD).HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Puluhan masyarakat Desa Batuah yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Tani Jaya Bersatu menggelar aksi di depan kantor Gubernur Kaltim. Aksi mereka menuntut sikap pemerintah terkait peristiwa longsor yang dialami warga Desa Batuah, Kutai Kartanegara, Senin (2/6/2025).
Aliansi menyampaikan langsung aspirasi dan tuntutan warga kepada Pemerintah Provinsi Pemprov Kaltim. Perwakilan pemuda Desa Batuah, Roni Hidayatullah, mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan tuntutan kepada DPRD Kalimantan Timur. Kali ini, mereka perlu menyampaikan langsung tuntutan kepada Pemprov Kaltim agar ada langkat yang lebih konkret dan cepat.
“Kami ingin menyampaikan langsung kepada pihak provinsi, khususnya kepada eksekutif, agar tahu apa saja yang menjadi tuntutan dan keresahan warga terdampak. Kami juga meminta dukungan untuk pelaksanaan RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPRD Provinsi,” ujarnya di Kantor Gubernur Kaltim.
Lebih lanjut, ia menyampaikan beberapa point tuntutan utama warga Batuah. Warga meminta ganti rugi rumah dan tanah yang sesuai hak warga terdampak longsor. Aliansi juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap izin operasional PT Baramulti Sukses Sarana yang diduga berkaitan dengan insiden longsor di Desa Batuah.
“Kami meminta untuk segera dilakukan perbaikan jalan karena akses yang terganggu. Poin terakhir, kami meminta pemerintah agar mengevaluasi kinerja kepala desa dan perangkatnya. Tidak ada niat untuk menjatuhkan karena sebenarnya kami sayang dengan kepala desa, tapi ini agar perhatian pemerintah desa benar-benar tertuju pada penanganan warga terdampak bencana,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti adanya pernyataan dari pihak pemerintah desa maupun kecamatan yang dianggap menyesatkan masyarakat terkait penyebab longsor. Dia menegaskan bahwa hasil kajian sementara dari tim bencana belum bisa dijadikan kesimpulan akhir. Sebab, masih bersifat pendahuluan dan hanya menilai struktur tanah, bukan penyebab longsor.
“Pernyataan yang menyebutkan bahwa longsor tidak ada kaitannya dengan aktivitas tambang adalah pernyataan yang terlalu dini dan perlu diklarifikasi. Kami memiliki data dan kajian yang lebih lengkap soal dugaan keterkaitan tambang, tapi hal itu akan kami sampaikan secara resmi saat RDP,” jelasnya.
Wati, warga terdampak yang ikut dalam aksi demo, mengatakan, longsor sudah berlalu setengah tahun, tapi dia belum mendapatkan tempat yang layak pascakejadian. “Karena kami sudah lima bulan menderita di kampung kami, tempat tidur kami tidak ada, rumah kami sudah runtuh. Kami tidur di depan rumah karena tidak ada tempay layak,” imbuhnya.
Wati berharap agar Pemerintah Kaltim segera mengambil langkah konkrit untuk mengatasi persoalan longsor di Desa Batuah. “Mudah-mudahan perusahaan ingin bertanggung jawab atas bencana yang terjadi ini, kami ingin pembebasan,” tutupnya. (MSD)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya
Related posts
Terbaru
