22.7 C
Samarinda
Minggu, April 18, 2021

331 Warga Lapas Kelas IIA Samarinda Diusulkan Mencoblos di Pilkada  

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Sebanyak 331 warga binaan Lapas Kelas IIA Samarinda dengan domisili Kota Samarinda, Kaltim, diusulkan untuk dapat mencoblos pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Samarinda 2020.

Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Samarinda, Pariadi mengaku sudah didatangi oleh petugas dari KPU Kota Samarinda. Saat itu, dilakukan pertemuan khusus untuk membahas terkait data warga binaan dan sosialisasi pelaksanaan pencoblosan.

Penghuni Lapas Kelas IIA Samarinda yang didaftarkan ikut pencoblosan Pilkada sebanyak 331 orang. Keberadaan TPS di dalam Lapas pun hingga kini masih tanda tanya.

Pariadi mengatakan belum mengetahui teknis pelaksanan Pilkada 2020 untuk warga binaannya.  “KPU Samarinda sudah datang beberapa Minggu lalu, bertemu kami sekaligus melakukan sosialisasi kepada warga binaan kami, jumlahnya 20 orang. Nah, kalau TPS, dari pihak KPU bilang masih belum tahu juga, namun diupayakan tetap ada (di Lapas),” ucapnya.

“Sistemnya kami belum paham untuk tahun ini, apakah sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang pasti kami baru sebatas pengumpulan data dan biasanya sebulan mendekati pencoblosan baru ada petunjuk teknis (Juknis),” sambung Pariadi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin kemarin.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pilkada pada tahun-tahun sebelumnya, tidak semua warga binaan ikut mencoblos. Salah satu syarat untuk bisa mencoblos yaitu tercatat sebagai warga Samarinda.

“Pengalaman tahun sebelumnya, ada TPS di sini, lokasinya di dalam Lapas, termasuk petugas KPPS adalah staf kami. Di sini yang bisa ikut menyoblos harus yang namanya sudah terdata. Ada kartu identitas Samarinda, kan pemilihannya untuk daerah Samarinda,” tukasnya.

Sebelum pencoblosan, lanjut dia, ada bimbingan teknis untuk petugas Lapas yang bertugas sebagai KPPS. Seluruh narapidana dikumpulkan dan didudukkan di satu tempat bersamaan, kemudian mencoblos.

“Tapi karena ini pandemi, belum tahu bagaimana pelaksanaannya nanti. Apakah caranya hanya memanggil nama napi lalu mencoblos atau bagaimana, agar tidak berkerumun, nanti dirumuskan,” terang Pariadi.

Dia juga mengungkapkan kesulitan dalam pendataan warga binaan jelang pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Pasalnya, mayoritas penghuni Lapas tidak memiliki identitas.

“”Kita terkendala KTP para penghuni. Terkadang ketika penyidikan di kepolisian, mereka tidak bawa identitas, kadang tercecer atau diambil, jadi rata-rata semua penghuni tidak punya KTP,” kata dia lagi.

Untuk memudahkan pendataan, biasanya Lapas, KPU bersama  Disdukcapil melakukan perekaman data. Untuk Pilkada tahun ini, Pariadi mengaku masih menunggu koordinasi dari pihak-pihak terkait.

“Sebelumnya petugas Capil datang untuk merekam data, sehari langsung jadi biasanya KTP itu. Dari pengalaman tahun kemarin, misalnya dari jumlah 200 orang napi yang kami usulkan, yang terekam data hanya 50 orang. Karena biasanya orang Capil keliling, Rutan, Lapas Sempaja baru terakhir ke sini,” pungkasnya.

Penulis: Ningsih

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar