HEADLINEKALTIM.CO – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pentingnya penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab sebagai kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Penegasan ini disampaikan dalam Seminar Nasional bertema ‘Penguatan Strategi Nasional Indonesia dalam Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk Mewujudkan Pekerjaan yang Layak’, yang digelar di Jakarta.
Afriansyah Noor, sebagai keynote speaker pada acara tersebut, mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah Indonesia untuk mendorong praktik bisnis yang beretika dan bertanggung jawab adalah langkah penting. “Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal penerapan prinsip-prinsip ini agar setiap pekerja di negeri ini dapat menikmati hak-haknya, mendapatkan perlindungan yang layak, serta bekerja dalam kondisi yang manusiawi,” tegasnya.
Afriansyah menjelaskan bahwa komitmen bersama dalam melaksanakan praktik bisnis yang bertanggung jawab harus melampaui sekadar perhitungan keuntungan ekonomi. Setiap kebijakan dan tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan hak asasi manusia (HAM).
Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM), yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023, menjadi salah satu pilar utama dalam upaya ini. “Stranas BHAM harus diperkuat melalui pembentukan kebijakan yang mendukung, pengawasan yang ketat, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas para pelaku bisnis,” ujar Afriansyah.
Menurutnya, Stranas BHAM diharapkan menjadi landasan bagi praktik bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan standar ketenagakerjaan internasional, guna mewujudkan lingkungan kerja yang adil dan manusiawi.
Afriansyah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja. Dengan kerjasama yang erat, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat diperkuat. “Dengan kolaborasi erat antara kementerian, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja, kita akan dapat memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Dalam peranannya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mengintegrasikan hak asasi manusia dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab. “Hal ini bukan hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi dunia usaha,” tambahnya.
Dhahana Putra, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM), turut menegaskan pentingnya penerapan HAM di dunia bisnis. “Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja,” ujar Dhahana.
Artikel Asli baca di indonesiainside.id
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim