src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js"> Target Turunkan Stunting Jadi 14 Persen, Pemprov Kaltim Tancap Gas dengan Kolaborasi Lintas Sektor

Target Turunkan Stunting Jadi 14 Persen, Pemprov Kaltim Tancap Gas dengan Kolaborasi Lintas Sektor

3 minutes reading
Monday, 16 Jun 2025 10:45 205 gleadis

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka prevalensi stunting dari 22,02 persen menjadi 14 persen pada akhir 2025. Optimisme ini bukan tanpa alasan. Dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga desa, strategi besar dan terukur pun mulai dijalankan.

“Stunting bukan hanya persoalan gizi, tapi juga menyangkut air bersih, sanitasi, faktor ekonomi hingga pola asuh. Semua ini tidak bisa ditangani sendirian, perlu pendekatan lintas sektor,” ujar Arief Mardiyatno, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang SDA, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, saat ditemui di Samarinda, Minggu (15/6/2025).

Pemprov Kaltim melalui berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan pendekatan terintegrasi untuk mengatasi stunting. Dinas Kesehatan menjadi motor utama, dibantu oleh lembaga strategis seperti BKKBN dan instansi teknis lainnya.

Kolaborasi tersebut terwujud dalam beragam aksi nyata di lapangan. Mulai dari pemanfaatan posyandu sebagai garda terdepan layanan kesehatan desa, hingga peluncuran program inovatif bertajuk Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.

“Kami terus memperkuat peran kader posyandu karena mereka ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat paling bawah,” lanjut Arief.

Posyandu tak hanya tempat timbang badan. Fungsinya kini meluas: pemberian vitamin, makanan tambahan bergizi, edukasi pola asuh dan gizi seimbang, serta kunjungan rumah bagi keluarga yang memiliki balita namun absen dari layanan posyandu.

Salah satu inovasi terbaru adalah Program Genting yang digagas bersama BKKBN. Program ini mengajak siapa pun yang peduli menjadi orang tua asuh, baik secara langsung maupun melalui bantuan non-finansial.

Dalam skema Genting, bantuan dibagi menjadi dua bentuk nutrisi, yakni pemenuhan gizi bagi bayi usia 0–2 tahun yang terindikasi stunting, serta calon ibu dari keluarga berisiko. Non-nutrisi, mencakup penyediaan akses air bersih, pembangunan jamban sehat, pelatihan ekonomi keluarga, hingga penyuluhan pola asuh yang sehat dan berdaya.

“Banyak dari keluarga yang anaknya mengalami stunting ternyata bukan hanya karena kurang makan, tapi juga karena tidak tahu bagaimana cara memberi makan yang benar,” jelas Arief menambahkan.

Salah satu pendekatan unggulan Pemprov Kaltim adalah strategi jemput bola, terutama bagi keluarga yang enggan atau belum teredukasi untuk datang ke posyandu. Tim dari OPD dan posyandu desa secara berkala melakukan kunjungan rumah, mengevaluasi tumbuh kembang anak, serta memberikan edukasi personal.

Di sejumlah wilayah seperti Paser, Mahakam Ulu, dan Kutai Barat, pendekatan ini terbukti efektif. Tak sedikit keluarga yang sebelumnya abai terhadap status gizi anaknya, kini mulai rutin memantau pertumbuhan dan berkonsultasi dengan kader.

Pendekatan konvergensi stunting yang diterapkan Kaltim berakar dari pemahaman bahwa stunting adalah masalah multidimensi. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan jangka panjang dengan membenahi akar persoalan.

Misalnya, sektor infrastruktur dan lingkungan hidup dilibatkan dalam pembangunan akses air bersih dan sanitasi. Sementara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ikut serta dalam peningkatan pemahaman ibu rumah tangga tentang pentingnya gizi sejak kehamilan.

“Semua OPD punya peran. Ada yang bertugas menyentuh ekonomi keluarga, ada yang fokus ke akses pendidikan ibu, dan lainnya mendampingi kader posyandu,” kata Arief.

Target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen bukan semata-mata angka di atas kertas. Kaltim memasang target ini sebagai bagian dari kontribusi terhadap sasaran nasional Indonesia Bebas Stunting pada 2025.

Dengan prevalensi saat ini yang masih di angka 22,02 persen, Pemprov Kaltim mengakui perlu kerja keras dan kesinambungan program hingga ke tingkat RT dan keluarga. Tapi semangat gotong royong dan kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh memberi harapan besar.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Tanpa dukungan masyarakat, ini tidak akan berhasil. Karena itu kami libatkan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat dan agama,” ucap Arief.

Artikel Asli baca di antaranews.com

 

Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya

banner pemkab berau baru
LAINNYA
x