src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas saat melakukan audiensi bersama jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI di Jakarta. (Foto: Ist)HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Berau berupaya membuka ruang dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas melalui audiensi bersama jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI di Jakarta pada Selasa, 22 September 2026.
Dalam pertemuan itu, ia tidak hanya membawa pembahasan mengenai kebutuhan anggaran, tetapi juga memaparkan berbagai sektor yang dinilai memiliki peran penting terhadap perkembangan Berau. Mulai dari pariwisata, infrastruktur, kesehatan hingga pendidikan menjadi bagian dari kebutuhan daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Kami menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Berau. Mulai dari wisata dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, semuanya kami sampaikan,” jelasnya.
Menurutnya, penyampaian kebutuhan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemahaman yang lebih utuh di tingkat pemerintah pusat mengenai kondisi daerah. Sebab, besarnya potensi yang dimiliki Berau juga diikuti kebutuhan investasi pembangunan yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.
“Komunikasi langsung dengan pemerintah pusat juga membuka ruang untuk mencari solusi terhadap sejumlah persoalan yang dihadapi daerah,” tuturnya.
Ia menyebut, dalam audiensi tersebut Pemkab Berau memperoleh sejumlah solusi yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti. Hasil pembahasan itu pun diharapkan tidak berhenti pada komunikasi, tetapi dapat berujung pada dukungan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. “Alhamdulillah, kami mendapatkan solusi. Mudah-mudahan solusi ini bisa menjadi kabar baik untuk masyarakat Kabupaten Berau dan dapat dirasakan sesegera mungkin oleh masyarakat di Kabupaten Berau,” katanya.
Upaya mendekatkan kebutuhan pembangunan Berau dengan pemerintah pusat ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Berau untuk memperkuat sinergi fiskal. Terlebih lagi, pembangunan daerah membutuhkan pembiayaan yang sejalan dengan luasnya kebutuhan masyarakat dan potensi yang hendak dikembangkan. “Saya berharap berbagai potensi daerah dapat dikembangkan lebih optimal sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur masyarakat,” pungkasnya. (Riska/Prokopim)