SMPN 28 Loa Buah Tampung Siswa dari Kukar, Masih Butuh Dua Ruangan Belajar
Kondisi ruang kelas di SMP Negeri 28 Loa Buah yang sebenarnya bukan diperuntukkan sebagai ruang belajar sejak awal, namun tetap dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar karena keterbatasan ruang kelas. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Keterbatasan ruang belajar masih menjadi persoalan di SMP Negeri 28 Loa Buah, Samarinda. Sekolah ini masih menggunakan ruang laboratorium sebagai ruang kelas karena keterbatasan bangunan. Kondisi tersebut menjadi salah satu catatan dalam kunjungan Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) ke SMP Negeri 28 Loa Buah, Rabu 12 Agustus 2026.
Dalam kunjungan tersebut, pihak sekolah mengusulkan pembangunan dua ruang kelas baru agar ruangan yang saat ini difungsikan sebagai kelas dapat dikembalikan sesuai peruntukannya.
Kepala SMP Negeri 28 Loa Buah, Agus, mengatakan dua ruang yang saat ini digunakan sebagai kelas sebenarnya tidak dirancang untuk menampung jumlah siswa dalam satu rombongan belajar. Kapasitasnya hanya sekitar 24 siswa, sedangkan jumlah siswa dalam satu kelas di sekolah tersebut bisa mencapai 34 hingga 36 orang.
“Yang kita usulkan salah satunya penambahan RKB. Ada dua kelas kita yang kapasitasnya hanya mampu menampung siswa 24 orang, yang seharusnya bisa menampung 32 orang,” ungkap Agus.
Saat ini, SMPN 28 Samarinda memiliki 14 rombongan belajar dengan total 455 siswa. Jumlah siswa dalam satu kelas juga relatif padat, yakni sekitar 34 siswa pada tahun ajaran berjalan dan 36 siswa pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat penambahan ruang kelas dinilai penting agar ruangan yang selama ini dialihfungsikan dapat dikembalikan sesuai peruntukannya.
Kebutuhan ruang belajar itu juga berkaitan dengan posisi SMPN 28 sebagai salah satu sekolah yang berada di kawasan perbatasan Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar). Sekolah tersebut tidak hanya menampung siswa dari Loa Buah, tetapi juga menjadi pilihan bagi masyarakat dari tiga wilayah di Kukar, yakni Loa Gagak, RKR, dan Sungai Pimping.
Agus menyebut hampir 30 siswa dari wilayah Kukar saat ini bersekolah di SMPN 28 Samarinda. Faktor akses menjadi salah satu alasan masyarakat dari wilayah tersebut memilih sekolah di Loa Buah. Jika bersekolah di wilayah Kukar, mereka harus menempuh perjalanan yang lebih panjang dan menggunakan beberapa moda transportasi, termasuk menyeberang sungai.
“Kalau mereka sekolah di Kukar, tiga kali transportasi yang harus mereka lalui. Terutama dari rumah, menyeberang, kemudian naik kendaraan lagi,” jelas Agus.
Kondisi akses tersebut, kata dia, membuat keberadaan SMPN 28 menjadi penting bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Sekolah itu tidak hanya melayani kebutuhan pendidikan warga Loa Buah, tetapi juga menjadi pilihan bagi masyarakat dari wilayah Kukar yang secara geografis lebih dekat dan memiliki akses lebih mudah menuju Samarinda.
Di sisi lain, rencana pembangunan dua ruang kelas baru masih menghadapi persoalan lain yang perlu ditangani lebih dulu. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyebut pihaknya menemukan kondisi aliran air dari kawasan bukit di belakang sekolah yang masuk hingga ke halaman SMPN 28.
Dikatakannya, persoalan tersebut berkaitan dengan sistem drainase dan pengamanan bangunan. Karena itu, pembangunan ruang kelas baru tidak cukup hanya dengan menyiapkan bangunan, tetapi juga harus memastikan kawasan sekolah aman dari potensi aliran air yang dapat mengganggu bangunan maupun aktivitas belajar.
“Drainase di belakang bukit itu cukup mengganggu aliran airnya masuk sampai ke halaman sekolah. Itu yang kita minta didorong segera dibuatkan usulannya dan akan kita sampaikan ke OPD terkait, dalam hal ini PUPR,” ujar Novan.
Ia menjelaskan, usulan penambahan dua ruang kelas sebenarnya sudah disampaikan melalui Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Disdikbud Samarinda. Namun, pembangunan tersebut perlu dibarengi penanganan kawasan di belakang sekolah agar persoalan aliran air tidak kembali menjadi masalah setelah bangunan baru berdiri.
“Cuma kendalanya bagaimana pengamanan bangunan karena yang dari bukit itu masih berbahaya alirannya. Kalau nanti itu bahaya, malah bangunan yang terdampak,” tutur dia.
Novan menyebut kebutuhan pembangunan tersebut dapat dibiayai melalui sejumlah sumber anggaran, tidak hanya APBD Kota Samarinda. Opsi yang tersedia antara lain bantuan keuangan maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Kendati demikian, pembangunan dua ruang kelas tersebut belum diproyeksikan terealisasi dalam waktu dekat. Novan menjelaskan pembahasan rancangan akhir anggaran 2027 telah berjalan, sehingga apabila usulan tersebut masuk dalam tahapan berikutnya, realisasinya paling cepat diperkirakan pada 2028.
“Kebutuhannya tidak mendesak, tapi normatifnya harus ada. Istilahnya belajar mengajar tetap jalan dengan jumlah 455 siswa itu tetap jalan,” pungkas Novan. (Retno)
Pos terkait
Pos Terbaru
