Sinkronkan Program Kerja dan Penanganan Masalah Tenaga Kerja, Komisi IV DPRD Kaltim Panggil Disnakertrans
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmaed Reza Fachlevi (foto: Ningsih) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmaed Reza Fachlevi mengatakan, perlunya Komisi IV untuk menyingkronkan program kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi guna peningkatan evaluasi kinerja.
Untuk itu, Komisi IV, kata dia, memanggil Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa 15 Maret 2022.
Dikatakan Politisi muda dari partai Gerindra ini, banyak persoalan yang disampaikan oleh pihak Disnakertrans Kaltim. Diantaranya terkait dengan minimnya anggaran yang diberikan, sementara beban kerja sangat tinggi.
“Saat ini minimnya anggaran Disnaker yang hanya Rp 48 miliar menjadi kendala untuk mengatasi banyak masalah,” ujarnya ditemui usai memimpin RDP, Selasa kemarin.
Masalah lain yang juga menarik dibahas, lanjut Reza, terkait dengan jumlah tenaga kerja dan tingginya jumlah pengangguran di Kaltim.
“Termasuk pengangguran, kemarin visi misi Gubernur adalah menciptakan lapangan kerja yang luas, tapi penyerapan sampai hari ini kita belum tahu,” katanya.
“Untuk kasus pengangguran sendiri mencapai 218 ribu. Untuk perusahaan yang terdaftar di Disnaker ada 11 ribu dan yang sudah wajib lapor 827 ribu,” sambungnya.
Menurut Reza, banyaknya jumlah pengangguran di Kaltim dipengaruhi oleh minimnya sertifikasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) lokal itu sendiri. Padahal kata dia, Kaltim menuju IKN Nusantara ini harus benar-benar mempersiapkan SDM yang andal dan unggul, agar tidak menjadi penonton di daerah sendiri.
Sehingga kata dia, perlunya penambahan anggaran untuk melakukan pelatihan-pelatihan.
“Masalah sertifikasi, contohnya dari SMK saja saat ini masih minim. Padahal, sertifikasi ini harus terkoneksi dengan Dinas Pendidikan, karena jumlah pengangguran banyak dari SMK. Makanya kita berharap antara Dinas Pendidikan dan Disnaker bisa singkron, untuk sertifikasi,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Komisi IV DPRD Kaltim, akan melaksanakan pengawasan ke beberapa perusahaan yang berdomisili di Kaltim.
“Ini dilakukan agar tertib administrasi sesuai yang ada di Disnaker,” imbuhnya.
Terpisah, Sekretaris Disnakertrans Kaltim Hetty menjelaskan, banyaknya jumlah pengangguran di Kaltim sejak hampir tiga tahun terakhir disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Dimana banyak perusahaan yang melakukan pengurangan terhadap karyawannya.
Terkait dengan sertifikasi lulusan SMK, diakui Hetty, pihaknya memang terkendala dari sisi anggaran. Sehingga banyak program yang kurang maksimal dilaksanakan.
“Kami masuk dalam program prioritas Gubernur bersama 2 SKP, tapi selama ini kita masih rendah dibanding yang lain. Beban kerja kita belum bisa mengakomodir dengan dana yang terbatas, jadi kita belum bisa optimal. Anggaran kita hanya Rp 48 miliar sudah termasuk UPTD,” tutupnya. (Advetorial)
Penulis : Ningsih
Related posts
Terbaru
