HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menggelar inspeksi mendadak (Sidak0 ke sejumlah kantor OPD guna memastikan kehadiran pegawai dan realisasi anggaran. salah satu yang dia datangi adalah Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, Selasa 27 Februari 2024.
Dalam kunjungan tersebut, Pj Gubernur Akmal Malik menekankan adanya pemotongan tunjangan penghasilan pegawai yang bolos tanpa keterangan.
“Saya akan coba benahi sistem pencatatan di DLH tapi secara umum harus ada dari sistem. Dari sistem tidak cuma penghargaan tapi sanksi,” sebut Akmal Malik.
Adapun beberapa komponen yang menjadi penilaian tunjangan penghasilan yakni kehadiran dan beban kerja. “Jika dia tidak hadir ya kita potong kehadirannya. Tapi kalau beban kerjakan fiks,” ujar Akmal.
Selain itu, Akmal menyebut, bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan akan dilakukan pemotongan 65 persen dari jumlah tunjangan penghasilan yang dihasilkan.
“Tadi mayoritas hadir yang tanpa keterangan cuma 30 orang. Ada yang dinas luar atau sakit. Dan sistem kehadirannya belum dibenahi. Setelah kita cek ternyata ada surat tugasnya sebanyak 5 orang,” urainya.
Kemudian Akmal menemukan beberapa kendala dalam realisasi anggaran di DLH. Ia meminta para pejabat eselon untuk lebih memahami alokasi anggaran dalam merealisasikan sesuai target.
Akmal mengakui realisasi anggaran DLH yang masih rendah. Maka dari itu, Ia meminta agar OPD bekerja keras mengejar target realisasi anggaran yang telah ditetapkan tersebut.
“Mereka berjanji, ada tadi 91 persen karena takut mereka saya bulan Maret ke sini. Saya akan kejar terus karena ini komitmen mereka untuk mengejar realisasi anggaran itu,” tegasnya. (Puput)
