24.9 C
Samarinda
Friday, January 21, 2022

SAKSI Unmul: OTT di PPU Kesinambungan Kuasa Oligarki, Proyek IKN Wajib Dikawal

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Tertangkapnya Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK kembali menjadi catatan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Menurut SAKSI, OTT terhadap Bupati PPU Abdul Gafur Masud adalah kali keempat di Kaltim. Sebelumnya, Bupati Kutai Kartanegara periode tahun 2005, Syaukani HR juga ditangkap KPK. Kemudian, Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015, Rita Widyasari, yang tak lain juga adalah anak dari Syaukani HR mengalami nasib yang sama. Bupati cantik itu terjerat OTT. Terakhir, Bupati Kutai Timur periode 2016, Ismunandar juga terjerat OTT KPK.

Koordinator Penelitian dan Pengembangan SAKSI FK Unmul, Orin Gusta Andini mengatakan, akar masalah dari deretan kepala daerah yang terjerat dalam OTT KPK, tentu tidak lepas dari politik dinasti yang menjadi pintu masuknya korupsi.

Politik dinasti, kata dia, merupakan potret oligarki politik di Kaltim yang telah lama terjadi. Lingkaran kekuasaan menjadi faktor utama penyubur perilaku korupsi. Tak hanya itu, segala perangkat dan sektor jaringan dalam genggaman segelintir orang dan golongan, sehingga politik dinasti kian bemetafora dalam berbagai bentuk. Tidak lagi hubungan darah semata, namun merambah relasi perlawanan.

“Tentu praktik korupsi yang marak saat ini adalah wujud kesinambungan historis, yang merupakan warisan oligarki yang harus dijadikan musuh bersama,” ujarnya, Jumat 14 Januari 2022.

Praktik korupsi terhadap barang dan jasa, diprediksi terus menjamur, seiring IKN dilaksanakan. Termasuk di bidang sumber daya alam (SDA) yang rawan korupsi saat proses perizinan.

” Dengan potensi SDA yang cukup melimpah di Kaltim, tentu pengawasan harus dilakukan bersama masyarakat Kaltim sehingga upaya menjaga SDA dari para koruptor perlu dilakukan bersama,” katanya.

SAKSI FH Unmul menilai momentum pemindahan IKN terkesan dipaksakan di tengah guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Pengawasan dan penegakan hukum harus terus dilakukan agar momentum pembangunan IKN tidak menjadi celah yang dimanfaatkan oleh proyek yang diboncengi kepentingan oligarki,” katanya.

Oleh sebab itu SAKSI FH Unmul memberikan 4 catatan penting dalam menyikapi kasus yang menjerat Bupati AGM tersebut. Yakni :

1. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus korupsi Bupati PPU harus dilakukan dengan transparan
2. Mendesak KPK untuk mengusut tuntas siapapun yang terlibat dalam kasus ini, termasuk kemungkinan perkara lain yang sebelumnya kontroversial.
3. Meminta KPK untuk mempertimbangkan penggunaan delik pencucian uang, terutama terkait dengan harta kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini diperlukan sebagai bagian dari upaya memiskinkan para koruptor.
4. Meminta KPK untuk secara ketat mengawasi daerah-daerah yang kental dengan pendekatan politik dinasti dalam mengelola daerah karena politik dinasti merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Penulis: Ningsih

Editor: MH Amal

Komentar

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU