src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Ketua Pansus LKPj DPRD Kota Samarinda Fahruddin.HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua Pansus LKPj DPRD Kota Samarinda Fahruddin memaparkan hasil pencapaian pada triwulan pertama pendapatan daerah Kota Samarinda tahun 2024 sebesar Rp 856,4 miliar atau sekitar 20% dari total APBD.
Hal ini diungkapkannya usai menghadiri acara Evaluasi Pencapaian Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Bapenda di Ruang Rapat Mangkupalas Balaikota pada Selasa, 23 April 2024.
Menurutnya, PAD Triwulan I Kota Samarinda mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2023.
“Jadi pencapaiannya kalau dibandingkan tahun 2023 itu naik sekitar Rp 193 miliar atau 29%,” bebernya pada Rabu, 24 Maret 2024.
Adapun daftar realisasi PAD pada triwulan pertama tahun 2024 sebagai berikut:
1. Pajak Daerah
Target : Rp 554,8 miliar
Realisasi : Rp 142 miliar
Capaian : 25%
2. Retribusi Daerah
Target : Rp 150 miliar
Realisasi : Rp 48,7 miliar
Capaian : 32%
3. PAD sah lainnya
Target : Rp 45,3 miliar
Realisasi : Rp 15,1 miliar
Capaian : 33%
“Jadi untuk kontribusi komponen PAD itu paling banyak ada di Pajak Daerah sebesar 69,6% selanjutnya ada Retribusi Daerah senilai 23,8% terakhir ada Lain-Lain PAD Yang Sah yang hanya 6,5%” tambahnya.
Fahruddin mengungkapkan bahwa pajak tertinggi yang didapat berasal dari Pajak Penerangan Jalan, Pajak Makan dan Minum, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Hotel.
Selain itu, PAD triwulan pertama juga diperoleh dari BUMD Kota Samarinda. Namun, terdapat sebanyak 3 perusahaan daerah yang belum menyetorkan dana pendapatan tersebut.
“Untuk target di BUMD, kalau PDAM sebesar Rp 7,3 miliar, lalu BPD Kaltim itu ada Rp 3,6 miliar, dan BPR itu Rp 1,32 miliar yang masing-masing belum ada setoran,” katanya.
Dirinya mengakui bahwa rata-rata pengumpul retribusi yakni OPD sudah sangat baik dengan persentase di atas 20%.
“Capaian dari realisasi retribusi Bapenda itu 25,6%, Dishub 12,6%, Dinkes 36%, Dinkes BLUD 55,5%, Disdag 16,9%, DLH 30%, Disporapar 21,8%, Perikanan 58%, Ketapang 18%, PUPR 33%, DMPTSP 28,4%, BPKAD 3,8%, dan Disnaker 18%. Menurut kami ini sudah sangat bagus,” pungkasnya. (Zayn)