RAPBD 2027 Samarinda Diproyeksikan Hanya Rp3 Triliun, Begini Gambaran Jalannya Program Pembangunan
Wali Kota Samarinda Andi Harun. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Kebijakan efisiensi anggaran yang terus digenjot pemerintah pusat rupanya berdampak langsung pada rencana pembangunan infrastruktur di Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkap gambaran konkret dampak tersebut usai menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama DPRD Kota Samarinda dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II, Jumat, 14 Agustus 2026.
Kata Andi Harun, jika kondisi fiskal daerah berada dalam kondisi normal seperti tahun 2025, jumlah ruas jalan yang bisa dibangun atau diperbaiki dalam setahun bisa mencapai sekitar 50 ruas. Namun, dengan penerapan kebijakan efisiensi yang berlaku saat ini, jumlah itu harus dipangkas drastis. Pemkot hanya bisa mengerjakan sekitar empat sampai lima ruas jalan yang benar-benar bisa dibiayai pada RAPBD 2027.
“Seandainya anggaran kita berada pada level normal seperti tahun 2025, kalau direncanakan misalnya ada 50 ruas jalan, tapi karena ada faktor efisiensi, mungkin yang bisa kita biayai hanya lima atau empat,” ungkap Andi Harun.
Ditegaskannya, pemangkasan jumlah ruas jalan ini bukan berarti proyek pembangunan dihentikan sama sekali, melainkan disaring lewat proses penentuan skala prioritas. Ruas-ruas jalan yang tetap masuk dalam pembiayaan adalah yang dinilai memberikan dampak paling langsung terhadap pelayanan publik, sementara sisanya terpaksa ditunda hingga kondisi fiskal daerah membaik.
Situasi ini, lanjut dia, tidak lepas dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sebelumnya meminta seluruh kepala daerah untuk tetap menerapkan efisiensi anggaran secara ketat sepanjang 2027, sebagai syarat sebelum pemerintah pusat mempertimbangkan permintaan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) atau dana bagi hasil kepada daerah.
Kebijakan efisiensi belanja Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional inilah yang pada akhirnya membuat ruang fiskal Pemkot Samarinda ikut menyempit dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Paradigma RAPBD 2027 bagi pemerintahan daerah adalah melanjutkan efisiensi, agar kita memiliki kemampuan fiskal di tengah ruang fiskal yang tidak selebar tahun-tahun sebelumnya, namun tetap mampu membiayai belanja-belanja yang bersifat wajib,” sebut dia.
Kendati demikian, Andi Harun menekankan tidak ada program prioritas yang benar-benar dihilangkan dari daftar belanja daerah, sekalipun anggarannya menyusut. Ia menyebut prinsip yang dipegang adalah mendahulukan belanja prioritas dan menunda belanja yang levelnya dianggap kurang mendesak, bukan menghentikan sama sekali.
“Tidak ada belanja prioritas yang kita korbankan, kita hanya menunda berdasarkan tingkat level prioritasnya,” tutur Andi Harun.
Dari sisi pendapatan, RAPBD 2027 Samarinda diproyeksikan mencapai kurang lebih Rp3,3 triliun, dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,3 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp2,1 triliun. Belanja daerah tetap diarahkan untuk memprioritaskan sektor pelayanan dasar, seperti alokasi 20 persen untuk pendidikan, sektor kesehatan, aspek pengawasan, serta infrastruktur pelayanan dasar, di samping belanja wajib rutin seperti gaji pegawai dan operasional pemerintahan.
Andi Harun turut memastikan efisiensi yang sudah diterapkan sejak APBD 2026 akan terus berlanjut ke tahun anggaran berikutnya, termasuk pada belanja makan minum, perjalanan dinas, hingga kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, sebagai bagian dari komitmen menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran.
“Supaya kita tidak perlu mengeluh, tidak perlu protes-protes yang enggak produktif. Efisiensi makan minum masih akan terus berlanjut, efisiensi perjalanan dinas wajib terus berlanjut, efisiensi belanja-belanja yang sifatnya seremonial tetap akan berlanjut,” tandas Andi Harun. (Retno)
Pos terkait
Pos Terbaru
