Dugaan Korupsi Dana Pilkada Kukar ke Penyidikan, Komite Transparansi Publik Apresiasi Kejari
HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG– Administratur Utama Komite Transparansi Publik (KTP) Denny Ruslan mengapresiasi pihak Kejaksaan Negeri Kukar karena laporan dugaan penyimpangan dana Pilkada Kukar yang dilayangkan pihaknya diterima dan diproses hingga ke tahap penyidikan.
”Laporan kami masuk ke Kejati Kaltim, dan dilimpahkan ke Kejari Kukar. Saat itu, Kajari nya Tengku Firdaus, ” ucap Denny, Jumat 2 Oktober 2026.
Laporan yang masuk tersebut, kata Denny, merupakan dugaan penyimpangan dana Pilkada Kukar 2024 dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 2025. Dari laporan KTP, ternyata berlanjut ke penyelidikan. Bahkan, terus berjalan hingga ekspos gelar perkara kasus. Diduga ada dana sisa hibah ke KPU yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
”Gelar perkara pada 28 September 2026 lalu, bahkan naik status dari penyelidikan ke penyidikan,” ucapnya.
Dia berharap proses penyidikan akan berjalan baik agar dapat diketahui penyelesaian kasus tersebut. Dirinya tidak mengetahui secara pasti nilai kerugian negara karena menjadi kewenangan audit pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
”Nanti, pada proses penyidikan akan diketahui hasil audit dari BPK,” jelasnya.
Kasi Intelejen Kejari Kukar Dermawan Wicaksono membenarkan dugaan kasus korupsi KPU Kukar sudah masuk penyidikan. Surat perintah penyidikan akan terbit beberapa hari lagi. Kasus yang diperkarakan, adalah kasus Pilkada 2024 karena sudah ada hasil auditnya.
Selama proses penyelidikan sebelumnya, pihak Kejaksaan telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan. Namun, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
”Rencananya, proses peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan akan terbit surat pada Kamis 8 September nanti,” ucap Wicaksono, Kamis kemarin.(Andri)
Pos terkait
Pos Terbaru
