src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js"> Ketua DPRD Kukar Sayangkan Sengketa Eks Kalpataru Group dengan Warga Tak Kunjung Selesai

Ketua DPRD Kukar Sayangkan Sengketa Eks Kalpataru Group dengan Warga Tak Kunjung Selesai

waktu baca 2 menit
Kamis, 19 Nov 2026 20:47 93 huldi amal

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG– Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Ahmad Yani, menyayangkan persoalan eks Kalpataru Group dengan masyarakat yang tak kunjung selesai.

Hal itu disampaikan Yani saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) tentang status hak guna usaha (HGU) dan kepailitan eks Kalpataru Group di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026). Yani didampingi anggota DPRD Kukar Kamarul Jaman dan Muhammad Idham.

“Ini izinnya sudah dicabut, tapi ngakunya usahanya masih ada bawa nama HGU. Akhirnya menjadi persoalan dengan masyarakat,” kata Yani.

Menurut dia, sengketa dengan warga terjadi di sejumlah kecamatan, antara lain Marang Kayu, Muara Badak, Sebulu, Muara Kaman, dan Tenggarong Seberang. Persoalan tersebut berlangsung lama karena HGU yang dikuasai perusahaan sangat luas. “Eks Kalpataru Group mendapatkan HGU 78.000 hektare. Tapi tidak memberikan dampak kesejahteraan ke masyarakat,” ujarnya.

Dinyatakan pailit

Yani menyebutkan, saat ini Kalpataru Group telah dinyatakan pailit dan ditangani kurator. Namun, sengketa dengan masyarakat masih terus terjadi. Beberapa persoalan yang muncul, kata dia, di antaranya lahan warga bersertifikat yang dipakai tanpa perjanjian kerja sama resmi secara hukum. Ada delapan perusahaan yang tergabung dalam Kalpataru Group.

“Ada juga pelanggaran kontraktual plasma inti perkebunan kelapa sawit. Ada juga lahan yang belum dibebaskan tapi sudah dipakai untuk HGU,” kata Yani.

Ia meminta aktivitas perkebunan dihentikan sementara karena persoalan dengan warga belum tuntas. Yani khawatir konflik yang lebih besar akan terjadi antara masyarakat dan kurator. “Kita berharap, persoalan ini cepat selesai,” ujarnya.

Kurator PT Mahakam Sawit Plantation (MSP), salah satu anggota Kalpataru Group, Mahadi Siregar, mengatakan pihaknya bukan tidak mau menyelesaikan persoalan tersebut.

Ia mengungkapkan, pertemuan dengan warga telah digelar pada 5 September 2026 di balai Dusun Tanjung Harapan, Sebulu, untuk mencari solusi. Namun, pertemuan itu belum membuahkan hasil. “Yang jadi masalah, SK penutupan izin usaha sampai sekarang belum kami terima sebagai kurator,” kata Mahadi.

Sekretaris Dinas Perkebunan Kukar Samsiar menjelaskan, Kalpataru Group mendapat izin seluas 78.000 hektare sejak 2020. Namun, hasil evaluasi menunjukkan lahan yang ditanami hanya 5.036 hektare. Karena dinilai tidak berprestasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mencabut izin delapan perusahaan tersebut pada Juni 2021.

“Kami sudah lakukan pembinaan beberapa kali dengan melayangkan surat peringatan, namun perusahaan sudah tidak ada alamat resminya, sedangkan manajemen tidak ada yang mewakili,” ujar Samsiar. (Andri/advertorial)

LAINNYA
x