src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js"> Hendratno: BUMKam Harus Didukung Pengelolaan yang Disiplin dan Terbuka

Hendratno: BUMKam Harus Didukung Pengelolaan yang Disiplin dan Terbuka

waktu baca 2 menit
Rabu, 18 Nov 2026 20:59 22 huldi amal

HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Keberhasilan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) tidak cukup hanya ditopang oleh potensi usaha dan ketersediaan sumber daya alam. Kedisiplinan pengurus, transparansi pengelolaan keuangan, serta kepercayaan antaranggota menjadi fondasi penting agar usaha kampung mampu bertahan dan berkembang.

Hal ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Berau, M. Hendratno, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Lokakarya Manajerial dan Administrasi BUMKam yang diselenggarakan PT Marina Bara Lestari di Hotel Grand Parama, 18–20 November 2026.

Hendratno menyoroti banyaknya koperasi maupun badan usaha yang gagal berkembang bukan semata-mata karena tidak memiliki peluang bisnis yang menjanjikan. Persoalan justru kerap muncul dari lemahnya kedisiplinan, buruknya komunikasi, hingga hilangnya rasa saling percaya di antara pengurus dan anggota.

Ia mencontohkan pentingnya kebiasaan mencatat setiap pengeluaran, sekecil apa pun, sebagai bentuk kedisiplinan dalam mengelola keuangan. Menurutnya, keterbukaan dalam pencatatan bukan berarti membatasi seseorang, melainkan membangun kebiasaan bertanggung jawab terhadap setiap penggunaan dana.

Menurutnya, setiap pengurus harus membangun budaya kerja yang profesional, transparan, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. “Jangan sampai usaha yang sebenarnya memiliki peluang bagus justru tidak berjalan karena pengurusnya tidak disiplin dan tidak terbuka. Kepercayaan itu harus dibangun melalui komunikasi dan keterbukaan informasi,” pesannya.

Hendratno juga mendorong pengurus BUMKam agar tidak hanya terpaku pada satu jenis usaha. Mereka dituntut mampu membaca peluang ekonomi di masing-masing kampung dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam, kebutuhan masyarakat, serta peluang kemitraan dengan sektor swasta.

Menurutnya, BUMKam harus mampu melihat kebutuhan perusahaan sebagai salah satu peluang untuk membangun kerja sama usaha. Dengan demikian, keberadaan badan usaha kampung tidak hanya menjadi wadah pengelolaan ekonomi lokal, tetapi juga dapat mengambil peran dalam rantai ekonomi yang lebih luas.

Ia turut menekankan pentingnya dukungan regulasi dalam memperkuat posisi BUMKam. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) diharapkan dapat melakukan reviu dan pengawalan terhadap regulasi daerah terkait BUMKam. “Sehingga kemitraan antara perusahaan swasta dan badan usaha milik kampung memiliki landasan yang kuat dan dapat diterapkan secara luas.

Hendratno mengingatkan pentingnya pencatatan aktivitas harian bagi pengurus BUMKam maupun aparatur sipil negara (ASN). Kebiasaan mencatat setiap kegiatan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi, mengukur capaian, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang perlu dibenahi.

“Saya berharap para pengurus BUMKam tidak hanya memperoleh pemahaman administratif, tetapi juga mampu membangun tata kelola usaha yang sehat dan memiliki arah pengembangan yang jelas,” pungkasnya. (Riska)

LAINNYA
x