src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js"> 28 Ribu Anak Terlantar di Kaltim, Kejati dan Pemda Siapkan Pendampingan Pemenuhan Hak

28 Ribu Anak Terlantar di Kaltim, Kejati dan Pemda Siapkan Pendampingan Pemenuhan Hak

waktu baca 4 menit
Selasa, 17 Nov 2026 18:47 36 huldi amal

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Sekitar 28 ribu anak terlantar tercatat di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, pemenuhan hak mereka masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari pendataan, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus dalam penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, dan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim serta Kejaksaan Negeri se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa, 17 November 2026.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan, kesepakatan itu merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak terlantar di seluruh wilayah Kaltim. Kata dia, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui penandatanganan dokumen kerja sama, tetapi harus diikuti langkah konkret oleh seluruh pemangku kepentingan.

Ia menekankan, anak-anak yang membutuhkan perlindungan tidak bisa terus menunggu sementara pemerintah dan lembaga terkait hanya berhenti pada komitmen di atas kertas. Karena itu, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota dan kejaksaan diharapkan segera menindaklanjuti kesepakatan sesuai kewenangan masing-masing.

“Ini bukan hanya untuk penandatanganan, tapi harus action karena anak-anak kita semuanya sudah menunggu aksi daripada pemangku kepentingan dan kebijakan di sini,” kata Rudy.

Terkait dukungan anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah, Rudy menyebut pemerintah akan mendorong pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan yang beroperasi di Kaltim diharapkan dapat bersinergi membantu menyelesaikan persoalan pemenuhan hak anak terlantar.

Keterlibatan dunia usaha diperlukan agar upaya perlindungan anak tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan negara hadir bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

“Aman. Kita pergunakan dana CSR. Kita punya perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur, kita sinergi sama-sama menyelesaikan persoalan ini semuanya. Negara harus hadir di tengah-tengahnya,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana menjelaskan, kegiatan tersebut memuat tiga agenda penandatanganan kesepakatan. Pertama, terkait pemenuhan hak anak terlantar. Kedua, kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta pemulihan aset. Ketiga, penandatanganan kerja sama di bidang keperdataan.

Melalui bidang Datun dan pemulihan aset, kejaksaan dapat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan program strategis serta penanganan persoalan hukum yang berkaitan dengan aset milik pemerintah daerah.

Adapun kesepakatan mengenai pemenuhan hak anak terlantar diarahkan untuk membantu pemerintah memastikan anak-anak mendapatkan hak sebagaimana dijamin konstitusi. Chatarina menyebut, anak terlantar tetap berhak memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, serta bantuan sosial tanpa terkendala kondisi dan status mereka.

Salah satu persoalan yang perlu ditangani adalah belum tuntasnya proses perwalian bagi sebagian anak yang tinggal di yayasan. Padahal, keberadaan wali diperlukan untuk membantu pengurusan administrasi kependudukan, termasuk memperoleh NIK.

“Anak-anak pada yayasan itu banyak sekali yang belum diproses perwaliannya. Dan kami nanti membantu proses perwaliannya,” jelas Chatarina.

Ia menyebut, berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, jumlah anak terlantar di Kaltim diperkirakan mencapai 28 ribu anak. Angka itu masih perlu ditindaklanjuti melalui pendataan lebih terperinci, terutama untuk mengetahui anak-anak yang belum memiliki NIK maupun yang belum memperoleh akses pendidikan.

Chatarina menegaskan, kepemilikan identitas kependudukan bukan menjadi tujuan akhir dari kerja sama tersebut. Setelah persoalan perwalian dan NIK ditangani, pemerintah daerah tetap perlu memastikan anak-anak itu dapat mengakses pendidikan, kesehatan, dan berbagai bentuk bantuan sosial yang menjadi hak mereka.

Oleh karena itu, Kejati Kaltim juga mengajak masyarakat dan kalangan jurnalis untuk ikut menyampaikan informasi apabila menemukan anak-anak yang belum mendapatkan hak dasarnya. Laporan tersebut dapat disampaikan melalui Kejati maupun Kejaksaan Negeri di wilayah Kaltim agar dapat ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.

“Kami minta juga kepada teman-teman wartawan, jurnalis, untuk membantu. Kira-kira ada yang tahu bahwa mereka belum mendapatkan hak pendidikan, silakan nanti datang ke Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri se-Kaltim untuk menginfokan dan memberikan data bahwa ada anak-anak di sekitar kita yang masih belum terpenuhi hak-haknya oleh pemerintah daerah. Nanti kita akan bantu untuk memfasilitasi,” demikian Chatarina Muliana. (Retno)

LAINNYA
x