src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Rapat membahas persoalan lahan sengketa kantor Camat Terpadu Loa Kulu.(Sumber : Humas DPRD)
HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Junadi memimpin rapat dengar pendapat (RDP) untuk memastikan status lahan pembangunan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu, Senin (16/11/2026). Status lahan tersebut disebut tak jelas selama puluhan tahun.
RDP digelar di Ruang Rapat Wakil Ketua DPRD Kukar. Rapat dihadiri perwakilan Bagian Tata Pemerintahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kukar, Pemerintah Kecamatan Loa Kulu, serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Junadi menekankan pentingnya kejelasan status hukum dan administrasi lahan yang digunakan untuk pembangunan kantor tersebut. Menurut dia, penanganan persoalan harus berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau persoalannya sudah kita ketahui secara jelas, maka akan lebih mudah mencari solusinya,” kata Junadi.
Salah satu yang dibahas adalah status tanah eks perusahaan Kayumas. Lahan itu sebelumnya disebut telah menjadi milik negara berdasarkan surat dari pemerintah. Namun, sejumlah warga menyampaikan keberatan. Mereka mengklaim masih memiliki hak atas sebagian lahan tersebut karena persoalan penyelesaian nilai taksasi.
“Warga yang keberatan sudah juga mengikuti RDP yang kita gelar beberapa waktu yang lalu,” ujar Junadi, politikus Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Loa Kulu, Loa Janan, dan Samboja Barat.
Junadi mendorong seluruh pihak terkait menelusuri dokumen dan riwayat kepemilikan tanah secara menyeluruh. Setiap klaim kepemilikan, kata dia, perlu diperiksa berdasarkan bukti administrasi dan ketentuan hukum agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan.
Ia juga meminta evaluasi terhadap proses sebelum pembangunan dilaksanakan, terutama pemeriksaan status dan kejelasan penguasaan lahan oleh pemerintah.
Junadi meminta digelar pertemuan lanjutan dengan mengundang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Pelaksana Tugas (Plt) Camat Loa Kulu. “Hadirkan juga Kepala Desa Ponoragan,” kata dia.
Pertemuan lanjutan diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menyelesaikan status lahan dengan mengedepankan koordinasi, kelengkapan dokumen, dan kepastian hukum bagi semua pihak.
Rencana pembangunan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu, menurut keterangan dalam naskah, muncul pada era kepemimpinan Bupati Kukar Rita Widyasari. Di lokasi, pondasi bangunan kantor sudah berdiri.
“Persoalan ini dapat segera menemukan titik terang sehingga pemanfaatan aset pemerintah dan keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” harap Junadi. (Andri/advertorial)