src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Johansyah.(Sumber : Humas DPRD)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan peraturan daerah (raperda) pada Senin (16/11/2026). Forum ini mengundang lintas sektor dan digelar untuk membuka keterbukaan informasi serta partisipasi publik dalam penyusunan regulasi daerah.
Forum dibuka Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dan dihadiri Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar Johansyah.
Johansyah, anggota Fraksi Partai Golkar, mengingatkan pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam menyusun regulasi daerah. “Mari kita sambut kritik publik untuk kekuatan, bukan kita anggap sebagai gangguan,” kata Johansyah.
Ia menilai kritik, saran, dan masukan masyarakat penting untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas. Masukan itu juga dapat meminimalkan potensi persoalan saat regulasi diterapkan.
“Kita ingin menghasilkan produk hukum yang berkualitas,” ujar Johansyah, politikus yang terpilih dari daerah pemilihan Kukar V, mencakup Kecamatan Loa Janan, Loa Kulu, dan Samboja Barat. Ia sebelumnya pernah menjabat kepala desa Batuah, Loa Janan.
Sekretaris DPRD Kukar Lukman menjelaskan, FKP merupakan wujud penerapan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Melalui forum tersebut, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menyampaikan pandangan secara lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain membahas lima raperda, forum ini menghadirkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar. Kejari memaparkan penyesuaian ketentuan pidana dalam perda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Lukman berharap pembahasan menghasilkan regulasi yang berkepastian hukum, responsif terhadap kebutuhan daerah, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“DPRD Kukar berharap seluruh proses pembahasan dapat menghasilkan regulasi yang memiliki kepastian hukum, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Lukman.
Melalui FKP ini, DPRD Kukar menyatakan komitmen menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas dan transparan, serta mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
FKP dimoderatori Tenaga Ahli DPRD Kukar, Erwinsyah. Pembicara dalam forum adalah para ketua panitia khusus (pansus) perda, yakni Hendra, Eko Wulandanu, dan Erwin. Sejumlah anggota DPRD lainnya turut hadir. (Andri/advertorial)